Munas MUI digerlar akhir November 2020

Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan sambungan telekonferensi dengan direksi PT Bio Farma, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, serta perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa MUI di Jakarta, Kamis (27/8/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia direncanakan digelar pada 25-28 November 2020 secara daring dan Ketua Umum MUI (nonaktif) KH Ma’ruf Amin akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Ma'ruf kepada wartawan di Jakarta, Senin, mengatakan laporan pertanggungjawabannya nanti agar dapat dijadikan sebagai panduan kinerja untuk pengurus periode berikutnya.

"Kita dalam Munas itu harus bisa menyampaikan hasil-hasil yang kita lakukan selama ini, sebagai persembahan yang nantinya supaya bisa dilanjutkan atau diestafetkan," kata Wakil Presiden Indonesia itu.

Ia berharap dalam melangsungkan roda organisasi agar para anggota untuk menjaga soliditas, terlebih keanggotaan MUI terdiri dari banyak ormas Islam yang beragam. MUI sendiri merupakan organisasi wadah ulama, pemimpin dan cendekiawan Muslim.

Sejak awal berdiri , kata dia, keputusan-keputusan MUI selalu disepakati bersama, termasuk fatwa-fatwanya.

Pengurus MUI berasal dari berbagai latar belakang yang memutuskan berbagai persoalan dengan musyawarah bersama. Kesepakatan-kesepakatan itu merupakan keistimewaan MUI yang harus terus dijaga.

"Terus terang di Komisi Fatwa MUI, sejak saya jadi Ketua Komisi Fatwa, selalu keputusan yang lahir adalah muttafaqun alaih. Artinya tidak ada pihak-pihak yang kemudian menyatakan ketidaksepakatannya, dan ini harus dijaga," katanya.

Ma'ruf mengatakan MUI sejak awal sudah memiliki landasan-landasan sehingga harus konsisten. Salah satu yang kerap nampak dari peran MUI adalah keluaran fatwa keagamaan yang menjadi panduan beragama bagi umat Islam di Indonesia. (*)