Hong Kong (ANTARA) - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mendesak orang-orang untuk berhenti "mengotori" upaya Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di pusat keuangan tersebut, dan menyebut para penentang sebagai "musuh rakyat".
"Saya mendesak lawan yang masih menggunakan taktik yang biasa untuk menjelekkan dan menodai upaya ini untuk berhenti karena dengan melakukan ini mereka menjadi musuh rakyat Hong Kong," kata Lam sebelum rapat kabinet, Selasa, merujuk pada undang-undang yang akan diberlakukan.
"Sebagian besar warga ingin memulihkan stabilitas, dan memiliki keselamatan, kepuasan, dan pekerjaan," ujar dia.
Bulan lalu, Beijing mengumumkan rencana untuk memperkenalkan undang-undang di Hong Kong guna mengatasi pemisahan diri, subversi, terorisme, dan campur tangan asing.
Para kritikus melihat undang-undang tersebut sebagai ancaman paling serius terhadap formula "satu negara, dua sistem", yang disetujui ketika bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan China pada 1997, yang bertujuan untuk memastikan kebebasan dan perannya sebagai pusat keuangan global.
Pemerintah China dan pemerintah kota Lam yang didukung Beijing mengatakan undang-undang itu tidak akan membatasi kebebasan tetapi akan menargetkan sejumlah kecil "pengacau" dan membantu mewujudkan stabilitas setelah setahun protes anti pemerintah.
Lam berbicara setahun setelah demonstrasi terbesar terjadi di Hong Kong, di mana sekitar dua juta orang berunjuk rasa melawan RUU lain yang ingin diperkenalkan oleh kota yang akan memungkinkan ekstradisi ke daratan China.
Kritikus melihat RUU itu sebagai ancaman terhadap independensi peradilan dan meskipun kemudian ditarik, protes meluas ke kampanye untuk demokrasi yang lebih besar dan bentrokan dengan polisi semakin intensif.
Tahun ini, wabah virus corona meredakan aksi unjuk rasa, tetapi demonstrasi kembali muncul sejak Beijing mengumumkan rencana hukum keamanan.
Meskipun belum diumumkan secara rinci, hukum keamanan tersebut telah banyak dikritik, tidak hanya oleh aktivis demokrasi tetapi oleh diplomat, pengacara, dan pemimpin bisnis yang juga khawatir hal itu dapat mengikis hak dan kebebasan.
Sumber: Reuters
