Hanura Jatim minta OSO jabat kembali ketua umum

Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Benny Rhamdani saat memberikan pengarahan peserta Rapimda III/2019 DPD Partai Hanura Jatim di Surabaya, Jumat (4/10/2019). (ANTARA Jatim/Fiqih Arfani)

DPD lain saat ini juga rapimda yang agendanya sama

Surabaya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jawa Timur sepakat meminta Oesman Sapta Odang (OSO) menjabat kembali sebagai ketua umum untuk periode lima tahun ke depan.

"Seluruh DPC se-Jatim dan DPD sepakat meminta Pak OSO kembali yang menjabat di periode 2019-2024," ujar Ketua DPD Partai Hanura Jatim Kelana Aprilianto di sela Rapimda III Hanura Jatim di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, OSO merupakan figur tepat untuk membenahi partai agar pada pemilu mendatang lebih baik dan meraih suara signifikan.

Kesepakatan mengusung OSO kembali sebagai ketua umum juga telah dikoordinasikan dengan seluruh DPD se-Indonesia yang mayoritas menyatakan hal yang sama.

"DPD lain saat ini juga rapimda yang agendanya sama, yaitu meminta OSO sebagai ketua umum lagi dan mendorong DPP segera mempercepat musyawarah nasional," ucapnya.

Ia menambahkan, rapimda juga mendorong agar DPP mempercepat musyawarah nasional dengan harapan semua elemen di internal partai bisa bekerja serta menjadikan kader di arus bawah semakin solid.

"Partai ini harus segera bangkit dan bekerja. Usai munas, DPP bisa segera melakukan langkah dan menyusun organisasi secara kuat dan baik. Harapan utamanya agar Pemilu 2024 bisa menjadi pemenang," ucap Kelana.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Benny Rhamdani menyampaikan percepatan munas bukan hal yang tidak mungkin dilakukan dan saat ini masih dilakukan koordinasi untuk mematangkannya.

"Dan itu tidak menyalahi angaran dasar, sebab alasannya melihat perkembangan politik Tanah Air sekarang. Relasinya ini terhadap kebutuhan partai agar melakukan pembenahan, apalagi lima tahun bukan waktu pendek sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," tutur dia.

Sesuai jadwal, munas partai politik yang pada Pemilu 2019 hanya meraih 1,54 persen suara sehingga gagal melewati batas parliamentary treshold sebesar 4 persen (DPR RI) tersebut digelar Februari 2020.

"Tapi, adanya desakan dari DPD sangat memungkinkan diselenggarakan November 2019," ujar Benny.