Surabaya (Antara) - Presiden Joko Widodo menekankan konsolidasi dan koordinasi yang kuat dalam penanganan daerah terdampak bencana.
"Sekali lagi harus betul-betul mengkonsolidasikan semua kekuatan, potensi yang kita miliki dalam rangka manajemen bencana di setiap peristiwa yang terjadi di manapun negara kita," kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2019 di Jawa Timur Expo, Surabaya, Sabtu.
Rapat koordinasi itu dihadiri juga oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan 4000 peserta dari seluruh Indonesia maupun perwakilan negara sahabat.
"Pertanyaan saya, apa yang paling sulit hari pertama?" tanya Presiden Joko Widodo kepada peserta rapat koordinasi.
"Koordinasinya," kata kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Palu Presli Tampubolon di atas panggung.
"Kita lihat di hari-hari pertama yang paling sulit adalah mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan seluruh instansi, semua orang masih 'shock', gubernur 'shock', kapolda 'shock', Pak Presli 'shock' juga gak?" tanya Presiden.
"Shock, tapi langsung turun lapangan, 18.20 langsung turun lapangan ke pantai dan lokasi terdampak," jawab Presli yang disambut dengan tepuk tangan peserta.
"Ini betul, yang harus dikonsolidasikan itu apa saja, itu tugasnya Pak Doni (Monardo)," ungkap Presiden.
Sedangkan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tuti Indrayani mengaku bahwa di lembaga tempanya bekerja belum ada perencanaan wilayah tsunami.
"Belum pernah ada perencanaan (soal tsunami) karena itu pertama di Aceh, jadi belum pernah ada perencanaan apapun," kata Tuti.
"Dengan kejadian itu, Bappeda merancang sepeti apa tata ruangnya?" tanya Presiden.
"Merancang jalur evakuasi dan bangunan untuk penyelamatan tsunami tersebut," jawab Tuti.
"Artinya bangunan-bangunan yang rawan di bibir pantai ada tidak?" tanya Presiden.
"Bangunan di bibir pantai diusahakan tidak ada, di Lhokseumawe tidak diizinkan," jawab Tuti.
"Saya orang lapangan loh, nanti saya cek! Memang berapa meter tidak boleh?" kata Presiden.
"100 meter," jawab Tuti.
"Wah dekat dong, ini yang harus mulai dibicarakan, Bappenas, Bappeda harus mulai merancang, merencakan betul terutama daerah yang rawan bencana harus, harus berani berkata tidak pada rakyat, dari pada saat ada bencana menelan korban banyak, harus berani memang kita sering kedahuluan oleh masyarakat, perencanaan belum ada tapi masyarakat sudah tinggal di situ," jelas Presiden.
Selama bulan Januari 2019, telah terjadi kejadian bencana 366 yang menyebabkan 94 orang meninggal dan hilang, 149 orang luka-luka, 88.613 orang mengungsi dan terdampak, 4.013 unit rumah rusak meliputi 785 rusak berat, 570 rusak sedang, 2.658 rusak ringan, dan 146 fasilitas umum rusak.
Lebih dari 98 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi selama Januari 2019. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan merupakan bencana yang banyak menimbulkan korban meninggal dan hilang.
Dalam periode yang sama, yaitu 1 Januari hingga 31 Januari, jumlah kejadian bencana tahun 2019 lebih banyak daripada tahun 2018.
Perbandingan bencana antara tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana naik 57,1 persen, korban meninggal dunia dan hilang naik 308,7 persen, korban luka-luka naik 186,5 persen, korban mengungsi dan terdampak turun turun 49,8 persen, dan jumlah rumah rusak turun 59,7 persen. (*)
