Saat ini ada empat tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu radikalisme dan terorisme, narkoba, ketimpangan sosial, dan korupsi.Malang (Antaranews Jatim) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala desa untuk fokus pada program-program prioritas yang telah ditetapkan agar bisa segera dinikmati hasilnya oleh masyarakat.
"Kepala desa tidak perlu banyak membuat program prioritas. Jangan membuat 10 program prioritas atau lebih, cukup dua program saja, yang penting hasilnya? bisa dirasakan masyarakat luas," kata Mendagri dalam Sarasehan Kepala Desa di GOR Ken Arok Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.
Selain itu, Mendagri juga minta agar kepala desa memanfaatkan dana desa untuk menciptakan kesejahteraan baru bagi masyarakat desa.
Dalam penganggaran dan perencanaan kegiatan, lanjutnya, harus berdasarkan potensi desa yang ada. Dana desa, harus bisa direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan program dari pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu Mendagri juga berharap kepada kepala desa agar mampu melihat persoalan maupun ancaman bangsa dan negara, seperti radikalisme dan terorisme, narkoba, ketimpangan sosial, serta korupsi.
"Anggarkan program desa, apa yang bisa dilakukan oleh perangkat dan masyarakat desa. Cermati area rawan korupsi, pahami aturan dan Laporan Pertanggung Jawaban secara baik," ucapnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan saat ini ada empat tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu radikalisme dan terorisme, narkoba, ketimpangan sosial, dan korupsi.
"Kalau zaman Pak Harto (Presiden RI kedua), tantangan bangsa hanya tiga, yakni sandang, papan, dan pangan. Sekarang tidak hanya itu, tapi sudah berkembang, yakni radikalisme dan terorisme, narkoba, ketimpangan sosial, dan korupsi," katanya.
Dalam menghadapi persoalan ketimpangan sosial di masyarakat, Tjahjo minta pemerintahan desa mengalokasikan anggaran untuk mengatasi ketimpangan dan masalah sosial. Masalah sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama di desa, antara lain angka kematian ibu hamil, kematian ibu dan anak, kurang gizi, stunting, dan air bersih.
Sedangkan masalah korupsi, Mendagri minta aparatur desa menghindari celah korupsi, di antaranya dengan memiliki perencanaan program yang jelas, serta pelaporan yang tertib dan baik.
Pada kesempatan itu Mendagri juga mengingatkan agar aparatur desa taat pada instruksi kepala daerah terpilih. "Kepala desa dan aparatur desa harus tegak lurus dengan bupati terpilih, gubernur terpilih, dan presiden terpilih," tuturnya.
Sarasehan tersebut diikuti oleh 3.000 peserta, yakni camat, kepala desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan PKK.
Tujuan sarasehan untuk penguatan aparatur desa agar mampu menyusun perencanaan program desa,? membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, menyusun peraturan desa, dan cara menggerakkan dan, serta mengorganisasi masyarakat agar bersinergi dengan PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.(*)
Pewarta: Endang SukarelawatiEditor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
