Blitar (Antara Jatim) - Kabupaten Blitar yang perkantorannya sejak dulu berada di pusat kota wilayah Pemerintah Kota Blitar, secara bertahap dipindahkan ke daerah sendiri, dengan wacana yang sempat mencuat saat itu ibu kota kabupaten tersebut bakal dipindahkan ke Kecamatan Wlingi.
Wacana pendirian ibu kota kabupaten ke wilayah sendiri tersebut, bahkan saat itu sudah dikuatkan dengan dibangunnya Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar di Ngambak, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi.
Masjid Raya Kabupaten Blitar di Wlingi itu dibangun secara gotong royong melibatkan masyarakat sekitar dan, diresmikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Soelarso, pada 6 Januari 1991.
Masyarakat sekitar pun menyambut wacana tersebut dengan suka cita, mengingat wilayah sekitar Masjid Agung tersebut berupa persawahan berpasir, bukan lahan sawah terbaik, sehingga memungkinkan dibebaskan oleh pemerintah untuk dibangun sebagai pusat pemerintahan kabupaten.
Selain itu, di Wlingi juga terdapat bekas perkantoran kawedanaan, yang cocok dibangun, dikembangkan sebagai rumah dinas bupati, karena juga sudah terdapat bangunan pendopo yang terlantar.
Sejumlah sarana, infrastruktur pun sudah mulai dibangun, di antaranya jalan alternatif arah Bening, guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di pusat kota Beru.
Jalan kampung dari Bening, Wlingi arah Jengglong, Pondok Delta, Jari, Kecamatan Talun, juga dilebarkan dengan wacana saat itu bisa dibangun dijadikan jalur bus, guna mengantisipasi kepadatan jalan raya yang sudah ada.
Jalan tersebut sudah dibangun, meskipun hingga kini tersisa beberapa lokasi yang proses pelebaran jalannya tidak tuntas, akibat pemiliknya menuntut ganti rugi. Jembatannya sebagian juga masih sempit, meskipun jalur tersebut terkadang digunakan untuk mengalihkan arus bus saat di Beru sedang ada kegiatan, seperti karnaval.
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar pun didirikan di Jalan Bromo, Babadan, Wlingi. Kantor Samsat Kabupaten juga didirikan di Kenongo, Wlingi.
Sementara Markas Kepolisian Resor Blitar Kabupaten juga menyusul dibangun di wilayah Kecamatan Talun, daerah tetangga di sisi barat Wlingi, seiring wacana didirikannya ibu kota Kabupaten Blitar di Wlingi.
Namun apa dikata, ketika zaman Bupati Blitar Herry Nugrogo, bersama DPRD Kabupaten saat itu diputuskan pusat pemerintahan Kabupaten Blitar dipindahkan ke ibu kota di Kanigoro, wilayah tetangga di sisi selatan-timur Kota Blitar.
Mantan Bupati Herry Nugroho itu, pada 2016 sempat diperiksa oleh kepolisian setempat dalam kasus dugaan korupsi, seperti penyelewengan dana hibah KONI sekitar Rp3 miliar. Proses hukum terkait korupsi KONI itu, kini tengah dimulai lagi, dengan memeriksa sejumlah pihak.
Di antaranya dengan ditahannya tersangka Kepala SMAN 1 Talun Dwi Wahyu Hadi yang merupakan mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar.
Saat itu muncul juga sejumlah isu penyelewengan, termasuk kolusi adanya penyiapan lahan oleh pihak tertentu sebelum mulai dibangunnya ibu kota Kabupaten Blitar di Kanigoro, yang hingga kini tidak terdengar proses hukumnya.
Namun Bupati Blitar saat ini, Drs H Rijanto, MM, mengeluhkan soal repotnya membangun ibu kota kabupaten di wilayah padat penduduk di pusat kota Kecamatan Kanigoro, yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari wilayah Kota Blitar.
Bupati Rijanto yang sebelumnya merupakan Wakil Bupati pada zaman Bupati Herry Noegroho, SE, MH, itu, menyampaikan keluhan soal repotnya membangun ibu kota kabupaten di wilayah padat penduduk di Kanigoro itu saat menyerahkan secara simbolis dana hibah (NPHD) untuk 30 sarana ibadah yang berjumlah sekitar 1 miliar, Senin malam, 20 November 2017.
Pada acara yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu, ia menyatakan bahwa tidak mudah membangun ibu kota di Kanigoro yang padat penduduk, sehingga masyarakat diminta kesabarannya dalam mewujudkan berbagai sarana, infrastruktur, yang hanya dapat diwujudkan secara bertahap.
Di pusat kota Kecamatan Kanigoro, kini sudah dibangun Kantor Bupati/Pendopo Kabupaten, bahkan peresmiannya beberapa waktu yang lalu, juga nanggap wayang. Di sekitar wilayah tersebut arah Garum, juga sudah dibangun gedung DPRD.
Di Kanigoro juga sudah terdapat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu, jalan di seputar KIanigoro, seperti arah Sambung-Sawentar, juga sudah dibangun dengan kondisi aspal korea yang dileparkan hingga pinggir badan jalan.
Melihat perkembangan kini, pembangunan Ibu Kota Kabupaten Blitar di Kanigoro yang oleh Bupati Rijanto dinilai "betapa repot" itu, apakah mungkin akan dilanjutkan, atau dibatalkan lagi dan pindah ke tempat lain yang tidak padat penduduk serta jauh dari pusat Kota Blitar, termasuk kembali ke wacana Kecamatan Wlingi?
Jika melihat kepentingan jangka panjang, tampaknya perlu diupayakan pilihan baru ke lokasi yang jauh dari Kota Blitar, namun dengan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Kabupaten di Kanigoro untuk kepentingan jangka pendek beberapa tahun, hingga sebelum terdesak perkembangan wilayah Kota Blitar yang semakin padat. (*)
Repotnya Memindahkan Ibu Kota ke Wilayah Padat Kanigoro
Minggu, 10 Desember 2017 15:39 WIB
Namun Bupati Blitar saat ini, Drs H Rijanto, MM, mengeluhkan soal repotnya membangun ibu kota kabupaten di wilayah padat penduduk di pusat kota Kecamatan Kanigoro, yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari wilayah Kota Blitar.