Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Pers mengakui "hoax" atau berita bohong semakin marak beredar
melalui media sosial dan pihaknya akhir-akhir ini banyak menerima
pengaduan mengenai hal itu.
"`Hoax` bagian dari abal-abalisme. Kita harus perangi," kata Ketua
Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di sela acara "Literasi Media sebagai
Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat" di
Surabaya, Kamis.
Dewan Pers baru saja menerima pengaduan dari Kepala Kantor Staf
Presiden (KSP) Teten Masduki bahwa dia diberitakan menerima uang Rp200
miliar dari Panglima TNI. "Kita cek di mana alamatnya ternyata rumah
kosong," katanya.
Yosep Adi mengatakan, "hoax" banyak diproduksi melalui media daring
yang tak terdaftar di Dewan Pers, melalui media sosial dan juga
kelompok Saracen. Untuk itu pihaknya menyatakan "hoax" harus diperangi
bersama karena bukan hanya masalah di Indonesia.
"Bulan lalu saya baru pulang dari Hungaria diundang untuk menjadi
observer Dewan Pers seluruh Eropa. Mereka mengeluhkan kondisi yang sama.
Jerman, Georgia, Rusia bahkan Catalunya dan Spanyol menghadapi masalah
yang sama dengan ide referendum," kata dia.
Dia menjelaskan bahwa pers harus bisa menjadi alat untuk
mensterilisasi berita-berita "hoax" dan membantah kebohongan-kebohongan
yang dimunculkan terutama melalui media daring dan media sosial. Itu
untuk merebut kepercayaan publik kembali terhadap pers.
"Kita tahu pasca Pemilihan Presiden 2014 dan kita lihat Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) 2017 DKI Jakarta, pers kehilangan kepercayaan
dari publik karena publik lebih mempercayai berita-berita yang beredar
di media sosial," katanya.
"Hoax" sama bahayanya dengan ajakan untuk radikalisme. Radikalisme
bisa membuat fenomena orang bisa membuat tindakan ekstrim. Bahkan
melakukan bom bunuh diri hanya dari informasi yang sebetulnya tidak tahu
sumbernya dari mana karena melakukan komunikasi dari dunia maya.
"Tapi kalau berita `hoax`, bisa memecah belah bangsa karena ada
orang yang sengaja melakukan adu domba antaragama, antarumat, bahkan
antarkelompok yang berbedam," tuturnya. (*)
Dewan Pers: Hoax Semakin Marak Melalui Medsos
Kamis, 19 Oktober 2017 19:09 WIB
"Kita tahu pasca Pemilihan Presiden 2014 dan kita lihat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 DKI Jakarta, pers kehilangan kepercayaan dari publik karena publik lebih mempercayai berita-berita yang beredar di media sosial," katanya.