Targetnya WTP dan kami yakin bisa meraih predikat tersebut karena memang sudah ada pembenahan agar tidak terulang seperti 2014.Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) RI sekaligus memperbaikinya dari raihan tahun lalu yang hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian.
"Targetnya WTP dan kami yakin bisa meraih predikat tersebut karena memang sudah ada pembenahan agar tidak terulang seperti 2014," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
Kegagalan Pemprov Jatim meraih opini WTP pada tahun lalu sekaligus mematahkan raihan positif seperti empat tahun sebelumnya, yaitu 2010, 2011, 2012 dan 2013.
Ia mengklaim saat ini hampir tidak ada temuan ganjil dalam laporan keuangan di lingkungan Pemprov Jatim, selain sedikit masalah administrasi di laporan keuangan berupa kelebihan biaya hotel.
"Semisal, ada plafon untuk PNS menginap di hotel dengan anggaran Rp1 juta, jika biaya menginapnya ternyata lebih dari itu maka harus menyertakan surat keterangan dari PNS bersangkutan," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, ada hak jawab yang bisa digunakan Pemprov Jatim untuk mengkonfirmasi temuan.
Hingga saat ini, kata dia, belum tampak hasil dari penilaian setiap SKPD yang ditunjukkan BPK RI karena sudah menjalankan program sesuai dengan yang telah disusun.
Ia mengatakan, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan secara dua tahap di pemprov, yakni pemeriksaan awal dan pemeriksaan interim (berupa neraca, laporan laba rugi, dan saldo interim, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan), yang pada April ini dilanjutkan tahap final pemeriksaan akhir.
Mantan Kepala Dinas Pendapatan Jatim itu juga menjelaskan pentingnya pengendalian internal dan perlakuan terhadap pencatatan akuntansi berbasis akrual menjadi penilaian yang dipertimbangkan BPK.
"Kemudian juga tidak terjadi kesalahan berulang dalam hal penggunaan anggaran. Semua sudah berusaha, semoga tidak ada yang WDP," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku optimistis pemeriksaan BPK atas keuangan Pemprov selama 2015 mendapatkan predikat WTP yang hasilnya diumumkan pada Juni mendatang melalui sidang paripurna DPRD Jatim.
"Pemeriksaan keuangan sudah dan tak ada masalah," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya. (*)
Pewarta: Fiqih ArfaniEditor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
