Pemprov Jatim siapkan dana cadangan pilgub Rp600 miliar

Jangan sampai kebutuhan untuk penyelenggaraan demokrasi kemudian mengganggu pelayanan dasar, prioritas pembangunan, dan kesinambungan APBD.

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengusulkan pembentukan dana cadangan sebesar Rp600 miliar untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (pilgub) mendatang.

“Kita ingin kebutuhan anggaran pilgub nantinya sudah dipersiapkan dengan baik, dilakukan secara bertahap," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Menurutnya pembentukan dana cadangan diperlukan agar kebutuhan anggaran pilgub dapat dipersiapkan secara bertahap dan tidak memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun pelaksanaan.

Dasar hukum pembentukan dana cadangan ini akan disiapkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan diharapkan bisa disahkan sebelum persetujuan bersama Raperda APBD 2027.

Dengan demikian, pengalokasian dana cadangan dapat dimulai pada APBD 2027 dan dilanjutkan secara bertahap. Ia menjelaskan, dana cadangan Pilgub Jatim senilai Rp600 miliar tersebut direncanakan dipenuhi dalam tiga tahun anggaran.

Pemprov Jatim mengusulkan penyisihan Rp275 miliar dalam APBD 2027, Rp200 miliar pada APBD 2028, dan Rp125 miliar melalui APBD 2029.

Menurut Khofifah, besaran tersebut telah mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, kesinambungan APBD, pemenuhan pelayanan dasar, serta program prioritas pembangunan Jawa Timur.

“Jangan sampai kebutuhan untuk penyelenggaraan demokrasi kemudian mengganggu pelayanan dasar, prioritas pembangunan, dan kesinambungan APBD,” ujarnya.

Pemprov Jatim juga mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait desain keserentakan pemilu yang memisahkan Pemilu Nasional dengan Pemilu Daerah atau Lokal.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan hanya untuk memastikan pembiayaan pilgub tersedia, tetapi juga menjaga kesehatan fiskal daerah agar pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan.

“Kita harus menjaga kesehatan APBD, memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan program-program prioritas pembangunan tetap terlindungi,” kata Khofifah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.