London/Panama (Antara) - Berbagai pemerintah di seluruh dunia serentak menginvestigasi kemungkinan pelanggaran keuangan oleh orang-orang kaya dan berkuasa di seluruh dunia, Senin, setelah muncul bocoran dokumen selama empat dekade dari sebuah firma hukum Panama yang mengkhususkan diri menangani perusahaan-perusahaan asing.
Skandal yang dinamai "Panama Papers" itu membeberkan persekongkolan keuangan antara para politisi dan tokoh-tokoh global termasuk kroni Presiden Rusia Vladimir Putin, para sahabat perdana menteri Inggris, Islandia, Pakistan dan Presiden Ukraina.
Mengingat menaruh uang di perusahaan-perusahaan asing sebagai tindakan ilegal, para wartawan yang menerima bocoran dokumen itu mengatakan bahwa mereka memiliki bukti penggelapan pajak, pencucian uang, pengabaian sanksi, transaksi narkoba atau kejahatan-kejahatan lainnya.
Firma hukum bernama Mossack Fonseca yang kabarnya menangani lebih dari 240 ribu perusahaan asing untuk para klien di seluruh dunia itu membantah melanggar hukum dan menyebut dirinya korban kampanye antiprivasi.
Kremlin menyebut dokumen-dokumen bocor itu tidak memuat hal baru dan nyata, sedangkan juru bicara Perdana Menteri David Cameron menyebut laporan kaitan mendiang ayah sang perdana menteri dengan sebuah perusahaan di luar negeri sebagai masalah pribadi.
Namun Prancis, Jerman, Australia, Austria, Swedia dan Belanda bergegas menindaklanjuti penemuan itu guna menyelidiki berbagai tuduhan yang didasarkan pada lebih dari 11,5 juta dokumen itu.
Sebaliknya perbankan menjadi sorotan karena dianggap membantu klien-kliennya menyembunyikan kekayaan para tokoh itu di luar negeri, demikian Reuters.
Wartawan Investigasi
Dunia heboh oleh kemunculan jutaan dokumen keuangan dan pajak milik firma hukum Panama Mossack Fonseca yang dibocorkan ke publik sehingga membuat gerah orang-orang kaya dan berkuasa di seluruh dunia yang menjadi klien firma hukum Panama itu.
Mossack Fonseca adalah firma hukum Panama yang mengkhususkan diri menangani perusahaan-perusahaan asing.
Skandal yang dinamai "Panama Papers" itu membeberkan persekongkolan keuangan antara para politisi dan tokoh-tokoh global termasuk kroni Presiden Rusia Vladimir Putin, para sahabat perdana menteri Inggris, Islandia, Pakistan dan Presiden Ukraina.
Jutaan dokumen yang bocor itu melingkupi kurun waktu jauh ke belakang mulai 1977 sampai akhir Desember tahun lalu.
Dokumen-dokumen itu dibocorkan kepada lebih dari 100 organisasi berita di seluruh dunia yang bekerjasama dengan Konsorsium Internasional untuk Jurnalis Investigatif (ICIJ) yang berbasis di Washington, D.C, Amerika Serikat.
"Saya kira bocoran dokumen ini akan menjadi pukul terbesar untuk dunia karena tindak lanjut dari dokumen-dokumen itu," kata Direktur ICIJ Gerard Ryle seperti dikutip Reuters.
Pemerintah-pemerintah seluruh dunia merespons temuan ini dengan membantahnya.
Pakistan membantah pelanggaran yang mungkin dilakukan keluarga Perdana Menteri Nawaz Sharif setelah putri dan putranya dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan asing.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko malah menggelar investigasi untuk membuktikan kebenaran dokumen itu. Poroshenko disebut-sebut memindahkan usaha konveksinya, Roshen, ke Kepulauan Virgin pada Agustus 2014 ketika pertempuran antara Ukraina melawan separatis pro-Rusia berkecamuk.
Sedangkan Perdana Menteri Islandia Sigmundur Gunnlaugsson dan istrinya disebut-sebut punyai kaitan dengan sebuah perusahaan rahasia di luar negeri sehingga oposisi menyerunya untuk mengundurkan diri, demikian Reuters. (*)