"Banyak permasalahan terkait akses keuangan, khususnya pada masyarakat ekonomi mikro, kecil dan menengah yang harus dicarikan solusinya oleh TPAKD," kata Andreas ketika berbicara dalam sosialisasi TPAKD dan focus groups discussion (FGD) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Jawa Timur, Kamis.
Menurut dia, berdasarkan hasil penjaringan di lingkungan masyarakat, sebagian besar pengusaha mikro, kecil dan menengah tidak mendapatkan permodalan dari bank karena dianggap tidak visible dan bankable.
Selain itu, lanjutnya, ada program pemerintah yang kurang efektif, yaitu asuransi pertanian yang mengharusnya adanya irigasi teknis yang mengaliri wilayah yang diasuransikan. Padahal, risiko pertanian justru ada pada komoditas hortikultura yang tidak teraliri irigasi teknis tersebut.
Sehingga, kata politisi dari PDIP itu, berbagai komoditas yang berisiko dan harus dijamin asuransi, tidak tercover sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dari lembaga terkait.
TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi untuk percepatan akses keuangan daerah. Beberapa program kerja yang bisa dilakukan adalah memfasilitasi pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) ke sektor UMKM yang produktif dan pembiayaan pengembangan usaha komoditas unggulan.
Ia mengemukakan dari komunikasi dengan masyarakat di daerah, sering mendapatkan keluhan terkait pendampingan dari lembaga keuangan. Padahal, dari lembaga keuangan selalu melaporkan bahwa target penyaluran kredit selalu tercapai.
Itu artinya, kata Andreas, ada yang tidak sinkron. Oleh karenanya, FGD ini, lembaga terkait bisa duduk bersama mencari solusi terbaik dan menjadi langkah nyata TPKAD untuk mendukung tercapainya program pemerintah dalam rangka menguatkan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.
"Roaadmap TPKAD harus jelas karena dukungan pemerintah pusat untuk menguatkan sektor UMKM ini tidak main-main. Dana yang dikucurkan untuk pengembangan UMKM tahun lalu sebesar Rp30 triliun dan tahun ini Rp103 triliun. Tahun depan tidak menutup kemungkinan bisa naik lagi, jika tidak ada roadmap yang jelas, penyalurannya akan amburadul," urainya.(*)
Pewarta: Endang SukarelawatiEditor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
