Saya mewakili legislatif berharap APBD Jatim 2016 menjadi provinsi pelopor dalam kinerja pembangunan
Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 sebagai pelopor pembangunan sekaligus menjadi penguat perekonomian nasional.

"Saya mewakili legislatif berharap APBD Jatim 2016 menjadi provinsi pelopor dalam kinerja pembangunan," ujar Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim M. Samwil kepada wartawan di Surabaya, Rabu.

Hal senada disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Jatim Anik Maslachah yang mengatakan bahwa pihaknya menerima penetapan APBD 2016 dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan pihak eksekutif.

"Pemprov wajib bekerja keras memaksimalkan pendapatan sesuai potensi rill yang dimiliki, baik sektor pajak, retribusi maupun deviden Badan Usaha Milik Daerah," ucapnya.

Berikutnya, lanjut dia, program Rp400 miliar yang digunakan untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berharap programnya tepat sasaran sehingga pertumbuhan sektor ekonomi dapat mengalami pertumbuhan.

APBD Jatim 2016 telah disahkan oleh DPRD dan Gubernur Jatim pada 10 November 2015 tapat pukul 23.10 WIB, yakni sekitar Rp23 triliun.

Rinciannya, Pendapatan Daerah sebesar Rp22.663.137.346.213, Belanja Daerah sebesar Rp23.050.802.946.617 sehingga defisitnya sebesar Rp387.665.600.404.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, defisit anggaran tertutupi dengan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.095.998.933.738, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp708.333.333.334 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp387.665.600.404 untuk menutup defisit anggaran.

"APBD ini selanjutnya akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Gubernur berharap hubungan baik antara DPRD dan Pemprov Jatim saat ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang demi kesuksesan pembangunan Jatim, sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi menciptakan situas kondusif agar dapat terwujud kesejahteraan rakyat.

Pengesahan APBD bertepatan yang peringatan Hari Pahlawan ini sempat ditunda karena orang nomor satu di Jatim itu masih mendampingi Presiden RI Joko Widodo yang melakukan kunjungan kerja di Jatim, 9-11 November 2015. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.