Pemkab Bojonegoro Berencana Alokasikan Rp130 untuk Bantuan Pendidikan
Selasa, 19 Mei 2015 19:48 WIB
Bojonegoro (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 miliar dalam APBD 2016 guna membantu biaya pendidikan bagi siswa SMA, SMK dan MA, baik negeri maupun swasta.
"Sesuai rencana semua siswa SMA, SMK dan MA, akan memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp2 juta/siswa, pada 2016," kata Sekretaris Daerah Pemkab Bojonegoro Soehadi Moelyono, di Bojonegoro, Selasa.
Menurut dia, bantuan biaya pendidikan tersebut diberikan kepada siswa, sebagai usaha mengurangi angka putus sekolah siswa lulusan SMP dan Mts, baik negeri dan swasta.
"Angka putus sekolah siswa SMP/Mts di daerah kami rata-rata sekitar 20 persen/tahunnya," jelas dia.
Ia mengharapkan adanya bantuan biaya pendidikan tersebut, nantinya tidak ada lagi siswa SMP/Mts di daerahnya yang tidak melanjutkan sekolah, dengan alasan tidak memiliki biaya.
"Dengan memperoleh biaya pendidikan ini berarti nantinya pendidikan SMA sederajat akan gratis," katanya, menegaskan.
Ia juga menjelaskan adanya bantuan biaya pendidikan ini juga merupakan usaha meningkatkan sumber daya manusia (SDM), karena siswa SMP dan Mts, bisa melanjutkan sekolah.
"Semakin meningkat kemampuan SDM, maka angka kemiskinan juga bisa berkurang," ucapnya.
Kepala Bidang SMP, SMA/SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Pudji Widodo, menjelaskan kebutuhan biaya pendidikan siswa di SMA, SMK dan MA, mencapai Rp2,7 juta/tahun.
"Kebutuhan biaya siswa yang menjalani pendidikan di SMA, SMK dan MA mencapai Rp2,7 juta/tahun, untuk berbagai keperluan, seperti pembelian buku, juga peralatan sekolah," jelas dia.
Dengan demikian, lanjutnya, adanya bantuan Rp2 juta/siswa tersebut, akan mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa SMA, SMK dan MA, jika ditambah dengan bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBN yang besarnya Rp1,7 juta/siswa.
"Biaya bantuan sebesar Rp2 juta ditambah BOS Rp1,7 juta cukup untuk kebutuhan siswa, yang berhubungan dengan pendidikan. Tapi tidak termasuk untuk membeli pulsa," paparnya. (*)