Menunggu Harmonisasi PSSI dan Pemerintah

Apa yang ditakutkan seluruh klub peserta QNB Liga Indonesia benar-benar terjadi, yakni berhentinya sementara kompetisi kasta tertinggi Indonesia, meski sebagian klub peserta kompetisi belum menerima surat resmi terkait pemberhentian sementara tersebut. Pemberhentian kompetisi sementara didasari dari surat Kemenpora per 8 April yang mengeluarkan surat terguran tertulis yang ditujukan ke Ketua Umum PSSI sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Surat dikeluarkan terkait dengan tidak dilaksanakannya surat dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang tidak merekomendasikan dua klub yaitu Arema dan Persebaya untuk turun di Liga Indonesia. Hanya saja, rekomendasi tersebut dilanggar. Arema dan Persebaya tetap melakukan pertandingan, dan PSSI dinilai terbukti melakukan pelanggaran terhadap keputusan itu, yakni mendorong klub yang tidak memperoleh rekomendasi dari BOPI tetap melakukan pertandingan.  Keputusan menghentikan kompetisi sementara ini pun sepertinya juga ingin menunjukkan kembali "taring" pemerintah sebagai otoritas tertinggi negara ini, meski terkesan mendadak dan memaksa. Akibatnya, banyak klub yang merasa kecewa karena dirugikan secara sepihak, bahkan kerugian itu tidak hanya terjadi secara materi, melainkan dari segi mental pemain juga banyak yang drop, karena kompetisi baru saja memanas dengan digelarnya beberapa pertandingan. Salah satu tim yang mengaku merasa dirugikan adalah Persegres Gresik United (GU). Tim asal Kota Pudak Gresik ini merasa pemberhentian sementara jalannya kompetisi membuat mental pemain drop, padahal dalam dua laga kandang sebelumnya tim berjudul "Laskar Joko Samudro" ini sedang berada dalam performa terbaik dengan memperoleh dua kemenangan. Secara materi, tim kebanggaan warga Kabupaten Gresik ini juga merasa dirugikan sebab pihaknya terpaksa membatalkan pemesanan tiket pesawat dan akomodasi lainnya untuk laga away (tendang) ke Jakarta melawan Persija, padahal sebelumnya tim anak asuhan Liestiadi ini berada di Banjarmasin untuk bertanding melawan Barito Putra. Selain Persegres GU, tentunya tim lain juga merasakan hal yang sama dengan berhentinya kompetisi secara mendadak, bahkan beberapa tim telah kehilangan ratusan juta rupiah karena telah menyiapkan komponen pertandingan namun tidak jadi digelar. Stasiun televisi yang menjadi sponsor resmi Liga Indonesia juga terpaksa menjadwal ulang tayangannya, dan ini tentunya berakibat banyaknya iklan yang kecewa karena sebelumnya telah membayar kepada pihak televisi. BOPI sebagai kepanjangan tangan pemerintah tidak mau tahu dengan banyaknya kekecewaan klub dan sponsorship atas keputusannya, karena sudah lama ketegasan pemerintah terhadap jalannya kompetisi di Indonesia, terutama kepada lembaga sepak bola PSSI dihiraukan. Lembaga pimpinan Djohar Arifin ini juga sering bersembunyi dan beralibi lembaganya langsung bertanggung jawab kepada FIFA, sementara pemerintah tidak boleh melakukan intervensi karena alasannya intervensi pemerintah memicu sanksi FIFA. Akhirnya, beberapa kali keinginan pemerintah untuk membenahi sepak bola ke arah profesional pun sering terpental, salah satunya setelah digelarnya Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang beberapa waktu lalu yang keputusannya hingga kini juga tidak jelas. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi juga mempunyai alasan, pemerintah bisa melarang penggunaan stadion jika PSSI dan klub tidak mau diintervensi, sebab menurutnya semua fasilitas olahraga yang digunakan PSSI dibuat oleh pemerintah. Meski demikian, insan sepak bola Indonesia berharap masalah ini tidak menjadi panjang dan berlarut-larut, sehingga melupakan tujuan utama dari olahraga sepak bola yakni meraih prestasi terbaik dunia, sementara negara lain sudah berbicara mengenai bagaimana strategi untuk lolos Piala Dunia, sedang negara tercinta masih ribut permasalahan kompetisi. Kita semua berharap, seusai agenda Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya, Jawa Timur, 18 April dengan agenda tunggal pemilihan kepengurusan periode 2015-2019, maka kepengurusan baru mampu menentukan kelanjutan kompetisi dan meraih prestasi terbaik dengan berjalan secara harmoni bersama pemerintah.(*)