Sebagian Tambak di Pasuruan Gagal Panen Akibat Banjir
Rabu, 4 Februari 2015 21:36 WIB
![Sebagian Tambak di Pasuruan Gagal Panen Akibat Banjir](https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2015/02/68d91c5d0036512a015b162e6f00ee6d.jpg)
Aktivitas Panen udang
Pasuruan, 4/2 (Antarajatim) - Sebagian tambak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, gagal panen akibat luapan banjir Sungai Kedung Larangan yang tanggulnya jebol sejak sekitar setahun lalu.
"Tambak yang sudah ditebarkan benih bandeng dan udang ikut terseret banjir akibat jebolnya tanggul sungai kedung larangan yang hingga sekarang ini masih belum diperbaiki yang terjadi sejak minggu lalu," kata pengusaha tambak Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Rabu.
Ia mengatakan, akibat jebolnya tanggul tersebut, ia dipastikan gagal panen dan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah jika diakumulasikan satu hektar tambak bisa menghasilkan minimal udang windu sebanyak 500 kilo dengan harga minimal Rp 40 ribu setiap kilonya.
"Jika luas tambak 500 hektar, sedangkan setiap satu hektar tambak bisa menghasilkan minimal udang windu sebanyak 500 kilo dengan harga minimal Rp 40 ribu setiap kilonya, maka kerugian setiap hektarnya sebesar Rp 20 juta. Sehingga bisa dipastikan total kerugian mencapai Rp 10 miliar," ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan banjir di setiap musim penghujan memang menjadi salah satu kendala bagi petambak yang harus bisa menerima resiko kehilangan benih yang sudah ia sebar.
"Ini memang sudah resiko, namun saya berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk segera memperbaiki tanggul sungai kedung larangan agar tidak terjadi banjir terus menerus tiap tahun," ujarnya.
Sementara itu, Kasubdin Pengairan Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan, Sukarseno, menjelaskan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk melakukan penanganan terhadap tanggul Sungai Kedung Larangan yang jebol secepat mungkin.
"Kami sudah berupaya secepat mungkin, namun saya juga tidak dapat berbuat banyak karena aliran Sungai Kedung Larangan masuk dalam daerah aliran sungai (DAS) Brantas yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," tandasnya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak bisa dengan serta merta memperbaiki tanggul itu karena masuk tanggung jawab pemerintah pusat. Tetapi pihaknya sudah mengkoordinasikan dengan DAS Brantas dan Pengairan Propinsi Jawa Timur, agar tanggul segera diperbaiki.