Surabaya (Antara Jatim) - Elemen massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jawa Timur meminta Fuad Amin yang menjadi tersangka dugaan suap di West Madura Offshore (WMO) bersikap terbuka dalam proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Berikan keterangan lengkap sebagai jalan membongkar praktik dugaan korupsi di Jatim," ujar Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Jatim Fathorrasjid, di sela unjuk rasa meminta KPK mengusut tuntas korupsi di depan Gedung Grahadi Surabaya, Selasa. Pihaknya menduga Fuad Amin yang juga Ketua DPRD Bangkalan tersebut bukan pemain tunggal dan aktor utama dalam skandal suap kasus ini. "WMO adalah proyek industri strategis Negara dan kami yakin tidak hanya dilakukan seorang diri. Kami beri dukungan ke KPK membongkarnya sampai akar-akar," ucapnya. Menurut Ketua DPRD Jatim 2004-2009 tersebut, penuntasan kasus tanpa pandang bulu akan sangat besar dapat membuka pintu terbongkarnya skandal besar lain dalam politik dinasti yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jatim. Hal senada dikatakan Koordinator Aliansi Masyarakat Jatim, Musyafak Rouf yang menilai politik dinasti merupakan gerbang praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. "Buktinya sudah banyak dan harus dihentikan. Ini demi mewujudkan Indonesia bebas KKN," ujar mantan Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut. Sementara, dalam aksi yang diikuti puluhan orang itu diwarnai kericuhan antara pendemo dan aparat keamanan. Saling dorong dan adu mulut terjadi karena polisi meminta pendemo tidak menggunakan lajur jalan untuk orasi dan menyampaikan aspirasi. (*)


Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.