Malang (Antara Jatim) - Bupati Malang, Jawa Timur, menyesalkan pembatalan kurikulum 2013 yang dilakukan Menteri kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah (Menbud Dikdasmen) Anies Baswedan karena membuat pemerintahannya kedodoran. "Kebijakan ini membuat Pemerintahan Malang kedodoran dan mungkin juga dialami pemerintah daerah yang lain. Kami sudah melakukan lelang buku dan ribuan guru juga sudah mengikuti pelatihan terkait kurikulum 2013, kalau tiba-tiba kebijakannya berubah, semua kan menjadi sia-sia, apalagi anggaran untuk melaksanakan kurikulum tersebut juga tidak sedikit," tegas Rendra Kresna, Kamis. Menurut Rendra, Menbud Dikdasmen seharusnya paham dengan kondisi di daerah, khususnya daerah yang sudah siap, bahkan sudah melaksanakan kurikulum 2013 tersebut. Selain itu, pergantian kurikulum di tengah jalan juga akan menganggu konsentrasi siswa dalam proses belajar mengajar. Peserta didik dan seluruh komponen pendidikan, lanjutnya, harus menyesuaikan kembali dengan kebijakan baru dan kondisi ini akan menjadi permasalahan baru di dunia pendidikan. "Kami berharap Menbud Dikdasmen tidak lagi membuat kebijakan yang sifatnya bongkar pasang, termasuk pembatalan kurikulum yang sudah berjalan," ujarnya. Politisi Partai Golkar itu mengatakan soal pendidikan merupakan masalah kompleks yang harus disikapi dengan bijak dan hati-hati. Tidak hanya pemerintah daerah dan peserta didik saja yang terdampak dengan kebijakan yang sifatnya bongkar pasang seperti ini, tetapi juga guru. "Janganlah pemerintah daerah dibuat bingung, siswa dan guru juga dibuat kehilangan konsentrasi karena seringnya terjadi pergantian kurikulum dan kebijakan kementerian yang berubah-ubah," tandasnya. Di Kabupaten Malang, sudah banyak sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013. Di jenjang SMK saja sebanyak 112, jika kebijakan kurikulum 2013 berubah, dari 112 SMK tesrebut hanya ada 8 yang bisa menerapkannya karena sudah terakreditasi A.(*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.