Legislator Kota Malang Tolak Anggaran Operasional Bus Pariwisata

Malang (Antara Jatim) - Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Hadi Susanto menolak anggaran operasional untuk pembelian bahan bakar minyak bus pariwisata karena hingga saat ini keberadaannya masih belum jelas. "Kami menolak anggaran yang diajukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebesar Rp400 juta untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan dana operasional bus pariwisata. La wong bus saja sampai sekarang belum ada, kok sudah minta anggaran operasional, ini kan lucu," katanya di Malang, Selasa. Politisi dari PDI Perjuangan itu mengatakan karena peruntukan anggarannya tidak jelas, lebih baik ditolak daripada menimbulkan masalah di kemudian hari. Kabarnya, pengadaan bus pariwiasata tersebut didanai oleh salah satu pengusaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), namun perusahaan itu berdomisili dan bergerak di bidang apa, juga belum diketahui. Menurut dia, perjanjian hibah bus pariwisata dari CSR perusahaan tersebut sampai sekarang masih belum jelas, karena itu jangan sampai ketika anggaran dalam APBD 2015 nanti disetujui, perjanjian itu baru muncul. Kondisi itu bisa menjadi masalah di kemudian hari. Selain masih belum ada kejelasan keberadaan dan wujud bus pariwisatanya, tegas Hadi, berdasarkan pemaparan dari Disbudpar belum lama ini di gedung dewan, bus pariwisata itu nanti peruntukannya bukan untuk kepentingan hotel, melainkan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana Kota Malang. "Bus ini seharusnya kan untuk wisatawan yang ingin jalan-jalan menyusuri Kota Malang, tapi kenapa untuk hotel. Bukankah hotel memiliki kendaraan sendiri untuk mengantarkan tamu-tamunya yang ingin berwisata mengelilingi Kota Malang dan sekitarnya, karena itulah pengajuan anggarannya kami tolak," ujarnya. Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Wahyu Setianto, mengatakan bus pariwisata yang bakal dioperasikan ada dua unit dan keduanya merupakan bus bertingkat. Saat ini kedua bus tersebut masih dalam pengerjaan dan diperkirakan akhir tahun ini sudah selesai. "Kedua bus pariwisata bertingkat yang dikhususkan bagi wisatawan itu merupakan bantuan dari seorang pengusaha yang memiliki pabrik baja asal Malang dan sukses di Jakarta. Bantuan tersebut melalui program tanggung jawab sosial perusahaan bersangkutan, sehingga Pemkot Malang tidak mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," tegasnya. Wahyu mengatakan pengusaha tersebut merupakan teman dari Wali Kota Malang, Moch Anton. Dan, harga satu unit bus bertingkat tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar, sehingga anggaran yang disediakan perusahaan itu sebesar Rp2,4 miliar. Bus pariwisata bertingkat itu nanti merupakan yang pertama kali di Jatim dan ditargetkan tahun depan sudah dioperasikan, sehingga wisatawan, baik lokal maupun manca negara yang ingin berkeliling Kota Malang tidak perlu mengeluarkan anggaran lagi untuk biaya transportasi. Bus pariwisata berkapasitas 50 orang itu rencananya akan diparkir di Balai Kota Malang dan siap dipakai jika ada wisatawan yang ingin berkeliling Kota Malang. (*)