Kediri (Antara Jatim) - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kediri, Jawa Timur, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kediri, mendesak anggota legislatif untuk berkomitmen mengadakan pilkada langsung, menghadapi pemilu di daerah ini pada 2015. "Jelas pilkada langsung kami inginkan. Kami sampaikan gagasan dan menggalang dukungan untuk mengadakan pilkada langsung di DPRD Kabupaten Kediri," kata Ketua Pimpinan Cabang (PC) PMII Kediri Vindra ditemui di kantor DPRD setempat, Jumat. Ia mengaku mengapresiasi anggota legislatif yang mau berkomitmen. PMII menyodorkan hitam di atas putih untuk persetujuan adanya pilkada langsung. Sejumlah legislatif yang bersedia berkomitmen dengan memberikan tanda tangan seperti dari PKB, Nasdem, serta PDIP, sementara anggota legislatif lain misal dari PAN yang juga hadir dalam dengar pendapat itu enggan membubuhkan tanda tangan. "Kami menyesalkan lainnya tidak mau tanda tangan, padahal kami ingin komitmen," katanya. Pihaknya memang menyadari, pada 26 September DPR RI telah mensahkan Undang-Undang pilkada yang dilakukan secara tidak langsung, yang artinya diwakilkan oleh anggota DPRD untuk memilih calon kepala daerah. Pihaknya menilai, pemilihan itu terkesan hanya main-main dan tidak ada keseriusan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia dan hanya mementingkan kepentingan kelompok demi hasrat kekuasaaan tanpa melihat kehendak rakyat secara universal. Ia juga menilai, demokrasi perwakilan sering mengabaikan kehendak rakyat dan mempersulit identifikasi dan partisipasi kebebasan politik rakyat. Mereka hanya berambisi untuk mendominasi kekuasaan rakyat dan tidak berniat memperbaiki sistem demokrasi yang sudah berjalan selama 10 tahun. "Dengan diwakilkannya pemilihan kepala daerah oleh anggota DPR tanpa dipilih langsung oleh rakyat maka mundurlah demokrasi Indonesia," katanya. Untuk itu, Vindra menegaskan, sebuah harga mati, pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung tanpa terkecuali, karena kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat oleh karena itu rakyatlah yang menentukan kepala daerah terbaik baginya tanpa diwakilkan. Dalam dengar pendapat itu, dihadiri sejumlah anggota legislatif dari PKB, PDIP, Nasdem, serta dari PAN. Dengar pendapat tidak diikuti semua anggota legislatif, dan hanya sejumlah perwakilan saja. Sementara itu, perwakilan DPRD Kabupaten Kediri Iskak mengatakan keputusan DPR RI terkait pilkada langsung memang menjadi pro dan kontra dan ia menilai wajar jika ada institusi kelompok masyarakat yang mengeluarkan aspirasinya. "Kami terima gagasan ini, sebab ini bentuk apresiasi gerakan mahasiswa," kata Iskak. Legislator yang berangkat dari PAN ini juga mengatakan, komitmen dengan kebijakan yang dibuat partai. PAN yang tergabung dalam koalisi merah putih telah bersepakat mendukung pilkada tidak langsung, dimana dalam memilih kepala daerah diwakili DPR. Namun, ia mengatakan yang terpenting adalah masyarakat menjadi sejahtera.(*)
Berita Terkait

Pemkot Kediri dan organisasi kepemudaan kolaborasi bangun kota
10 Mei 2025 20:28

Unjuk Rasa PMII di Kediri
13 April 2022 19:54

Penggalangan Dana Mahasiswa Untuk Lombok
8 Agustus 2018 21:37

Mahasiswa Kediri Kritik Pemberian BLSM
13 Juni 2013 20:19

DPR desak Mabes Polri pecat Kapolres Ngada
11 Maret 2025 16:30

Komisi VIII DPR desak mantan Kapolres Ngada dihukum berat
11 Maret 2025 12:30

Wakil Ketua Komisi III DPR desak polisi usut temuan PPATK soal Ivan Sugianto
17 November 2024 16:00

Anggota DPR desak Pemkab Sidoarjo selesaikan sertifikat tanah korban lumpur Lapindo
16 November 2020 20:56