Jember (Antara Jatim) - Konsultan ahli Kinerja-USAID Imam Prakoso mengatakan pelayanan dasar atau standar pelayanan minimal di bidang kesehatan dan pendidikan di Indonesia masih rendah berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan lembaga tersebut. "Dari 24 kabupaten/kota di lima provinsi di Indonesia yakni Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua menunjukkan bahwa standar pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan masih rendah," katanya saat memberikan materi dalam "Pelatihan Jurnalis Media Arus Utama Seputar Isu Pelayanan Publik" di Kampus FISIP Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu. Menurut dia, kabupaten/kota yang menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan dan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik masih kurang dari 60 persen. "Belum sepenuhnya pejabat di daerah setempat benar-benar memahami tentang standar pelayanan yang harus diberikan kepada warganya seperti standar kualitas pelayanan, janji pelayanan, kejelasan dan transparan dalam sistem informasi pelayanan publik," tuturnya. Ia menjelaskan masih rendahnya pelayanan publik tersebut karena tidak ada kebijakan politik dari kepala daerah setempat untuk meningkatkan standar pelayanan minimal dengan memberikan pelayanan hak dasar terbaik kepada warganya. "Untuk itu, Kinerja-USAID memberikan pendampingan untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan publik berbasis standar pelayanan minimal dengan melakukan advokasi dan pengawasan di sejumlah daerah," katanya. Imam mengatakan pelayanan bukan hanya teknis dan administrasi semata, namun harus ada komunikasi yang baik antara penyedia pelayanan seperti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan penerima layanan seperti media dan warga karena hal itu merupakan paradigma baru dalam pelayanan publik. Sementara Program Manager Media Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Surabaya Yayan Sakti Suryandaru mengatakan media dan jurnalisme warga merupakan salah satu upaya untuk mendorong perbaikan penyampaian informasi publik dengan membangun keterbukaan dan mendorong keaktifan pemkab untuk memberikan informasi. "Kinerja-USAID juga mendorong multi stakeholder forum dan jurnalisme warga untuk peduli pelayanan publik, agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik karena hal tersebut merupakan hak dasar warga," ucap dosen Ilmu Komunikasi Unair Surabaya tersebut. (*)


Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.