Oleh Imam Budilaksono "Berdampingan dengan bulan sabit, bintang-bintang dari Soviet akan menjadi lambang pertempuran besar dari sekitar 250 juta Muslim di Sahara, Arab, Hindustan, dan Hindia kita". Pernyataan tersebut diungkapkan Tan Malaka disebuah koran Belanda yang menekankan dukungannya terhadap pan-Islamisme di kawasan khususnya Indonesia melawan imperialisme dan kolonialisme. Pada saat itu, kekuatan masyarakat Islam khususnya di Indonesia sangat kuat, sehingga kondisi itu dilihatnya sebagai momentum bersatunya kekuatan Islam dan komunisme. Bahkan Dia memberikan perhatian utama pencabutan celaan pan-Islamisme oleh kongres kedua Komintern pada Juli 1920. Dalam perkembangannya, kekuatan Islam terkonsolidasi dengan dibentuknya beberapa organisasi pergerakan seperti Nahdatul Ulama, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah yang beberapa di antaranya bertransformasi menjadi partai politik untuk ikut dalam pentas Pemilu 1955. Namun, tidak boleh dilupakan ketika massa itu, tokoh-tokoh pergerakan dari kalangan Islam dan partai Islam menjadi semacam simpul massa ideologis yang mengikat masyarakat dalam sebuah kesatuan. Misalnya, H.O.S Tjokroaminoto, Haji Misbach, Sjafruddin Prawiranegara, Sjahrir, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir dan lain-lain. Pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 disebutkan beberapa peneliti sebagai pesta demokrasi yang meriah dan berjalan dengan lancar, meskipun politik aliran masih kuat pada saat itu, seperti nasionalis, Islam, dan komunis. Tingkat partisipasi politik masyarakat saat itu sekitar 91,5 persen atau lebih dari 39 juta penduduk Indonesia memberikan hak suaranya yang diikuti 29 partai politik. Hal yang menarik adalah keberadaan Islam sebagai sebuah agama ternyata belum bisa menjadi gerakan politik masif, sehingga pemenang suara terbanyak dalam pemilu itu diperoleh Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan perolehan suara 8.434.653 orang. Lalu bagaimana dengan keberadaan partai berbasis ideologi dan massa Islam? Setidaknya saat itu ada empat partai Islam yang ikut serta dalam Pemilu 1955 yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Partai Masyumi menempati urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 7.903.886 jiwa, Partai NU diposisi ketiga dengan suara 6.955.141 jiwa. Sedangkan PSII di posisi kelima dengan perolehan suara sebanyak 1.091.161 jiwa, jumlah yang jauh berbeda dengan perolehan suara PKI di urutan keempat dengan suara sebanyak 6.179.914 jiwa. Sejarawan asal Australia M.C. Ricklefs dalam bukunya berjudul "Mengislamkan Jawa Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang" menyebutkan bahwa periode demokrasi liberal dan periode demokrasi terpimpin yang mengikutinya atau dari akhir 1950-an hingga 1965 ditandai dengan yang dikenal sebagai politik aliran. "Aliran yang dipolitisasi ini meradangkan relasi santri-abangan dan membuat PKI dan (hingga kadar yang lebih kecil) PNI tumbuh menjadi lawan kuat proyek Islamisasi yang dijalankan pihak santri," tulis Ricklefs. Sejarawan Ruth McVey juga menyebutkan bahwa kaum santri saat itu terbelah antara Masyumi yang modernis dan NU yang merepresentasikan masyarakat pedesaan Jawa yang saleh. McVey menyebutkan bahwa di antara kaum Jawa abangan, kemandekan politis dan kemiskinan ekonomi menyebabklan semakin tumbuh subur paham komunis. Pasca-Pemilu 1955, dinamika politik Indonesia bisa dikatakan "datar", aliran partai khususnya Islam dilokalisir dalam satu partai atau yang dikenal dengan fusi partai. Aliran Islam ditempatkan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan aliran nasionalis di Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Parpol Islam di Era Reformasi Memasuki era reformasi, ruang berdemokrasi seakan tumpah ruah karena terbebas dari rezim otoriter orba selama 32 tahun, tidak terkecuali bermunculan partai politik berbasiskan Islam. Pola gerakannya pun termanifestasikan dalam perlawanan terhadap rezim otoriter dengan semangat reformasi yang diusungnya. Beberapa partai berbasis massa Islam yang muncul pada era reformasi seperti Partai Amanat Nasional, PPP, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Beberapa tokoh dari partai Islam lantang menyuarakan reformasi pada saat penggulingan rezim Soeharto seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Beberapa kalangan menyebut bahwa tokoh dan partai berbasis Islam dipersepsikan sebagai kalangan reformis dan melawan status quo pada saat itu. Namun tetap saja, pemenang pemilu pertama era reformasi bukan dari kalangan partai Islam, namun PDI Perjuangan dengan suara 35.689.073 jiwa, di susul Partai Golkar di urutan kedua dengan 23.741.749 suara. Lalu PKB dengan memperoleh suara 13.336.982 orang, dan PPP mendapatkan 11.329.905 suara. Selain itu, partai berbasis Islam lain yaitu PAN dengan 7.528.956 suara, PBB 2.049.708 suara, dan PK dengan 1.436.565 suara. Meskipun tidak menang pemilu, partai Islam berhasil mengantarkan Gus Dur sebagai presiden ketiga RI setelah dipilih dalam sidang MPR. Strategi yang digunakan adalah koalisi antarpartai berbasis Islam dengan sebutan Poros Tengah. Namun dalam perjalanannya, Poros Tengah juga yang melengserkan Gus Dur dari kekuasaannya. Perpolitikan di tahun 1999 banyak diisi partai berbasis Islam dan figur atau tokoh yang dianggap manifestasi gerakan reformasi ketika itu. Namun, kepentingan berada di atas segalanya sehingga partai Islam tidak bisa mempertahankan kekuasaannya karena terjadinya benturan kepentingan yang ada didalamnya. Perolehan suara partai Islam di Pemilu 2004 semakin menurun, misalnya, PKB memperoleh 11.989.564 suara yang menempati diposisi ke tiga, lalu ada PPP memperoleh 9.248.764 suara diposisi keempat. PAN mengalami penurunan suara dibandingkan Pemilu 1999 menjadi 7.528.956 suara, dan PBB mengalami hal yang sama dengan memperoleh 2.049.708 suara di Pemilu 2004. Sedangkan PKS yang di Pemilu 1999 bernama PK mengalami peningkatan suara signifikan dibandingkan Pemilu 1999 yaitu menjadi 8.325.020 suara. Sedangkan pemenang Pemilu 2004 adalah Partai Golkar dengan memperoleh 24.480.757 suara dan posisi kedua ditempati PDI Perjuangan dengan 21.026.629 suara. M.C. Ricklefs dalam bukunya "MengIslamkan Jawa" mengungkapkan hal yang menarik terkait pilihan ideologis "warga NU" tradisionalis yang dikutip dari hasil penelitian harian Kompas pada Pebruari-Maret 2009 yang menyebutkan sekitar 40 persen pilihan mereka di Pemilu 2009 tidak dipengaruhi agama. Lalu sebanyak 24 persen "warga NU" itu mereka terpengaruhi agama dalam kadar tertentu, 12 persen cukup terpengaruh, 9 persen dant terpengaruh dan 9 persen mengatakan tidak banyak. Sudah bisa dipastikan pilihan warga NU tidak terfragmentasi pada satu partai saja, terlebih akan berimbas pada perolehan suara PKB yang dinilai sebagai partainya kaum nahdiyin. Pengikut NU pada Pemilu 2009 berdasarkan survei itu banyak mendukung Partai Demokrat yaitu sebanyak 30 persen, lalu PDI Perjuangan 19 persen, Golkar 16 ersen, PPP 7 persen, PKB 6 persen dan PKNU 2 persen. Hasil Pemilu 2009 tidak mengejutkan, terutama terkait perolehan suara beberapa partai Islam yaitu menunjukkan penurunan signifikan. Misalnya, PKB hanya memperoleh sebanyak 5.146.122 suara, PPP 5.533.214 suara, PAN 6.254.580 suara. Namun suara PKS mengalami peningkatan yaitu sebanyak 8.206.955 suara dibandingkan Pemilu 2004. Sedangkan pemenang Pemilu 2009 adalah Partai Demokrat dengan 21.703.137 suara, diikuti PDI Perjuangan 14.600.091 suara, Golkar 14.600.091 suara. Prospek di Pemilu 2014 Menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, publik disuguhkan berbagai macam survei mengenai elektabilitas dan popularitas partai politik serta bakal calon presiden. Namun, yang perlu disoroti mengenai prospek potensi keterpilihan partai Islam di pemilu yang banyak dinilai sebagai transisi kepemimpinan nasional. Hasil survei The Indonesian Institute (TII) dan INDIKATOR merilis pada 10-20 Oktober 2013, Partai yang berideologi Islam atau berbasis massa Islam hanya memperoleh dukungan suara di bawah 5 persen. PPP 4,7 persen, PKB 4,5 persen, PKS 3,1 persen, dan PAN 1,2 persen, serta PBB 0,9 persen. Sementara itu survei Lingkaran Survei Indonesia pada Maret 2013 menyebutkan partai berideologi Islam atau berbasis massa Islam tercatat PKB memperoleh 4,5 persen, PPP 4 persen, PAN 4 persen, dan PKS 3,7 persen. Berbagai cara dilakukan partai berbasis Islam, salah satunya mengusung koalisi antarpartai Islam, ide lama dalam kondisi berbeda. Hal itu kemungkinan ingin membangkitkan romantisme dan strategi partai Islam ketika Pemili 1999 dengan melihat terus terpuruknya suara partai Islam. Misalnya, PPP kembali menggulirkan wacana koalisi partai-partai berbasis massa Islam menjadi satu kekuatan menjelang Pemilu Presiden 2014. Konvensi itu untuk menjaring calon presiden yang mewakili umat muslim Indonesia secara menyeluruh. Melalui mekanisme tersebut, PPP mengharapkan dapat menjaring tokoh-tokoh alternatif bagi umat Islam. PPP menilai melalui pelibatan parpol berasa Islam atau berorientasi pemilih Islam dan organisasi masyarakat Islam maka ada penguatan yang terjadi di antara sesama muslim untuk meentukan nasib bangsa Indonesia. Namun, tetap saja tantangan koalisi itu tetap saja terjadi, banyak kepentingan dari masing-masing partai yang menyebabkan sulit terwujudnya rencanan itu terlebih masing-masing partai sudah mulai memunculkan bakal capres. Sebagai contoh PKB sudah mewacanakan akan mengusung Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan Rhoma Irama. PPP kemungkinan besar akan mengusung Suryadharma Ali, lalu PAN mengajukan Hatta Rajasa, dan PKS akan melakukan penjaringan bakal capres dari internalnya pada akhir tahun 2013. Ketua DPP PKB Marwan Jafar menilai gagasan koalisi partai berbasis massa Islam masih sulit terjadi pada Pemilu 2014, terutama dalam mengajukan bakal calon presiden dari masing-masing parpol. "(Koalisi parpol Islam) sebagai wacana bagus saja, soal implementasinya masih susah apalagi nanti mengajukan calonnya masing-masing akan tambah susah," tutur Marwan. Ia mengatakan koalisi tersebut bukan wacana baru dan mulai dihidupkan kembali dalam perpolitikan nasional. Namun, dia menilai rencana tersebut masih baru wacana dan belum konkret dalam implementasinya. Sementara itu, PKS lebih memilih koalisi itu dilakukan pada Pemilu Legislatif hal itu terkait upaya parpol untuk menekan terjadinya angka golput di pemilu mendatang. "Menurut saya koalisi (partai berbasis massa Islam) dalam Pemilu Legislatif agar umat tidak apatis dalam pemilu," kata anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Lebih lanjut Hidayat menilai koalisi itu jangan sampai memunculkan politik aliran di Indonesia, sehinngga komunikasi politik yang dilakukan partainya juga dilakukan kepada partai beraliran nasionalis-sekuler. Koalisi partai Islam kemungkinan terkendala minimnya figur atau tokoh yang mampu menghadirkan solusi permasalahan di masyarakat.Tentu saja kondisi saat ini berbeda ketika masa awal reformasi karena banyak tokoh partai Islam yang dipersepsikan positif bahkan dinilai sebagai simbol reformasi seperti Amien Rais dan Gus Dur. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta Philips J Vermonte mengatakan partai Islam saat ini gagal memunculkan tokoh dan berbeda di era tahun 1950 yang mampu mendominasi perpolitikan nasional dengan tokoh-tokoh seperti Muhammad Natsir. Selain itu, Philips menilai apa yang ditawarkan parpol Islam saat ini tidak sesuai dengan harapan pemilih. "Ibarat warna, parpol Islam hijau tua sementara masyarakat hijau cerah. Ada tokoh di parpol Islam namun tidak sesuai dengan kecenderungan elektoral," ujarnya. Hasil survei elektabilitas tokoh-tokoh partai Islam, Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dirilis pada 24 November 2013 menyebutkan Mahfud MD 16,4 persen, Rhoma Irama 9,6 persen, Suryadharma Ali dengan 9,1 persen dan Amien Rais 7,6 persen. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai tidak adanya tokoh dari parpol Islam menjadi kendala apabila rencana dibentuknya koalisi antarparpol Islam terwujud. Karena secara perolehan suara, Syamsuddin memperkirakan suara partai Islam terus menurun sehingga diperlukan koalisi untuk mengusung satu tokoh dalam Pilpres 2014. Tantangan yang dihadapi parpol Islam adalah saat ini politik aliran tidak terlalu kuat di masyarakat dan menyebabkan pemilih sangat cair dalam menentukan pilihannya dalam pemilu. Hal itu menandakan bahwa Islam bisa saja sebagai agama seseorang tetapi tidak bisa berkorelasi lurus dengan pilihan para pemilih di pemilu. Eksistensi partai Islam dengan tokoh-tokoh yang ada didalamnya tidak bisa dianggap remeh dengan mengacu pada sejarah masa lalu yang mampu menghadirkan sebuah dinamika politik nasional dan menawarkan solusi bagi masalah bangsa. Transformasi partai Islam itu terus bergulir bahkan hingga saat ini, ada yang masih mencari bentuk dan bahkan "malu" menampilkan identitasnya. Apapun itu jangan sampai eksistensinya setengah hati, artinya mengaku berasaskan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam namun kenyataannya tidak. Apapun gerakan Islam yang dijalankan partai-partai tersebut, tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan jangan sampai dinilai sebagai candu yang hanya membuat rakyat dengan dalil agama menyuruh orang bersabar tanpa ada perubahan yang diusungnya.(*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.