Surabaya (AntaraJatim) - Mantan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH akhirnya menjadi tersangka dalam kasus suap jasa pungut (japung) dalam APBD 2007 sebesar Rp720 juta kepada anggota DPRD Kota Surabaya. Pengalihan status dari saksi menjadi tersangka itu ditetapkan penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim setelah memeriksa Bambang DH secara marathon di ruang Subdit III Tipikor setempat, Rabu. Politisi PDIP Jatim itu datang mengenakan pakaian batik sekitar pukul 09.30 WIB dan menjalani pemeriksaan hingga pukul 16.15 WIB atau sekitar hampir tujuh jam. "Hasilnya, kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono. Peningkatan status itu sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta bukti dari keterangan saksi ahli. Bukan hanya itu, Bambang DH juga dicekal ke luar negeri. "Sejak sekarang Bambang DH kita cekal ke luar negeri dan kalau masih ke daerah nggak apa-apa," kata mantan Wadir Lantas Polda Jatim itu. Sementara itu, Bambang DH juga melayani pertanyaan wartawan setelah dirinya dicecar 83 pertanyaan oleh penyidik selama hampir tujuh jam. "Ya, (pertanyaan) seputar japung (jasa pungut), saya jelaskan apa adanya bagaimana japung tersebut bisa keluar," katanya. Dalam kasus suap itu, empat orang telah dinyatakan terbukti bersalah yakni mantan Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf yang telah menyelesaikan masa hukuman. Tiga terpidana lainnya yang merupakan pejabat Pemkot Surabaya masih menjalani hukuman yakni Sekretaris Kota Sukamto Hadi, Asisten II Muhlas Udin, dan Kabag Keangan Poerwito. (*)


Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.