Surabaya (Antara Jatim) - Kelompok 16 yang anggotanya terdiri dari perwakilan fraksi di DPRD Kota Surabaya membantah tidak lagi solid pascaterpilihnya Wisnu Sakti Buana menjadi Wakil Wali Kota Surabaya pada Jumat (8/11) malam. Perwakilan kelompok 16 sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Blegur Prijanggono, Senin, mengatakan selama ini kelompok 26 tetap kompak dan konsisten terhadap perjuangan. "Kita sudah komitmen untuk pembahasan RAPBD Surabaya 2014 tidak boikot. Kita buktikan hari ini kita ikut rapat penetapan RAPBD," kata Blegur yang juga ketua Pansus Raperda Pencegahan Narkoba. Menurut dia, jika pada pelaksanaan pemilihan wakil wali kota Surabaya, kelompok 16 sempat memboikot karena dinilai melanggar aturan, maka pada pembahasan RAPBD kali ini tidak akan memboikot. "RAPBD ini untuk kepentingan masyarakat Surabaya secara luas," katanya. Mengenai tindak lanjut persoalan pemilihan wakil wali kota, Blegur mengatakan pihaknya saat ini masih konsentrasi mengenai persoalan pembahasan RAPBD. Hal sama juga diungkapkan Ketua Fraksi Gabungan Apkindo Eddy Rusianto. Ia mengatakan rencana gugatan terhadap pemilihan wakil wali kota tidak bisa dilaksana dalam waktu dekat.  "Untuk rencana menggugat kita tunda dulu. Kita menunggu proses alamiah dulu yang nanti akan terjadi," ujarnya. Eddy menuturkan, meski Wisnu Sakti Buana secara aklamasi terpilih sebagai Wawali, bukan berarti langkah yang bersangkutan akan berjalan mulus. Sebab, bisa jadi melihat proses pemilihan yang tidak prosedur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian enggan menerbitkan SK. "Untuk saat ini, kita lihat saja perkembanganya nanti seperti apa?," tegasnya. Anggota Fraksi PKS Fatkhur Rohman mengatakan perjuangan kebenaran itu seharusnya tidak boleh buyar walau bentuk mungkin bisa berbeda. "Kalau bahas RAPBD, PKS tetap masuk karena ini memang urusan hajat hidup orang banyak," katanya. (*)


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.