Machmud Adukan Persoalan Pilwawali Surabaya ke Gubernur
Selasa, 3 September 2013 18:23 WIB
Surabaya (Antara Jatim) - Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud mengadukan persoalan pemilihan wakil wali kota (Pilwawali) Surabaya pengganti Bambang Dwi Hartono berupa tuduhan dari anggota Fraksi PDIP yang menilai dirinya ikut bermain-main dalam menghambat proses Pilwawali, ke Gubernur Jawa Timu, Soekarwo.
"Selain lapor ke DPC Partai Demokrat Surabaya, saya juga lapor ke Pakde Karwo (Gubernur Jatim dan sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Soekarwo)," kata M. Machmud di DPRD Surabaya, Selasa.
Menurut dia, pengurus DPC Demokrat Surabaya menyarakankan agar kedua pihak untuk intropeksi. "Saat ditanya siapa yang memulai, ya, saya bilang anggota PDIP (Armudji) yang memulai. Jika yang diserang pribadi, maka diminta diselesaikan secara pribadi," katanya.
Begitu juga halnya dengan sikap Soekarwo, Machmud mengatakan Soekarwo meminta hal itu diselesaikan dengan baik agar Surabaya tetap kondusif. "Katanya Pakde, yang lalu biar berlalu, semua pihak diminta intropeksi. Saya juga diminta kirim surat ke fraksi-fraksi agar menunjuk anggotanya jadi panitia pemilihan (panlih) Wawali. Itu sudah saya lakukan," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Soekarwo juga meminta agar Calon Wawali Surabaya sekaligus Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana melakukan lobi-lobi kepada semua fraksi agar segera mengirim utusannya menajdi panlih. "Itu sarannya Pakde, saya sudah sampaikan ke pak Wisnu," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkun membantu PDIP agar proses Pemilihan Wawali Surabaya segera dilaksanakan dengan lancar. "Tapi saya tidak boleh intervensi terlalu dalam di fraksi," katanya.
Saat ditanya jika fraksi-fraksi tetap tidak mau kirim utusannya, Machmud mengatakan pihaknya akan mengundang pakar untuk dipetunjak sikap yang harus dilakukan pimpinan DPRD Surabaya.
Mengenai adanya kabar praktik uang dalam Pemilihan Wawali Surabya kali ini, Machmud dengan tegas mengatakan pihaknya tidak mengetahui apa-apa. "Saya tidak tau itu, saya tidak ikut-ikutan. Jika ada yang melapor ke pihak kepolisian, kejaksaan atau KPK ya silahkan saja. Saya persilakan untuk menyelidikinya," ujarnya.
Anggota FPDIP Armudji sebelumnya menilai Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud tidak komitmen dan konsisten dalam menjalankan hasil rapat sebelumnya.
"Sebelumnya telah disepakati tidak akan ada kunjungan kerja (kunker) sebelum terbentuknya panitian pemilihan (Panlih) Cawawali, tapi hasil rapat itu tidak dijalankan oleh Ketua DPRD," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya dan sekaligus Sekretaris DPC PDIP Surabaya.
Armudji menilai Machmud tidak konsisten dan sengaja bermain-main dalam proses pemilihan wawali dengan memainkan rapat serta bermain dalam proses pemilihan cawawali. Seharusnya, Machmud itu tinggal teken tatib pemilihan cawawali karena sudah direvisi Gubrnur Jatim, namun kesannya selalu dilempar-lempar dan sengaja memainkan rapat dengan menandatangani kunker. (*)