Legislator: Pemerintah Perlu Gencarkan Kembali Program Transmigrasi

Pamekasan (Antara Jatim) - Anggota DPR RI asal Madura MH Said Abdullah meminta pemerintah kembali menggencarkan program transmigrasi sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan serapan tenaga kerja. "Mengikuti program transmigrasi ini jauh lebih terhormat dibandingkan harus bekerja di luar negeri menjadi TKI," kata Said Abdullah kepada Antara di Pamekasan, Selasa. Selain lebih terhormat dan lebih mandiri, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyatakan, transmigrasi juga berpotensi untuk ketahanan nasional. "Artinya, kalau memang harus memilih, transmigrasi ini jauh lebih baik," katanya menjelaskan. Hanya saja, kata dia, yang saat ini menjadi masalah, karena sebagian masyarakat menganggap bekerja di luar negeri lebih menarik dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya karena karena dari sisi penghasilan dianggap jauh baik. Padahal, kata dia, program transmigrasi itu sebenarnya tidak kalah dari sisi potensi ekonomi dibanding bekerja di luar negeri, karena pemerintah memberikan sejumlah fasilitas, seperti rumah tinggal dan lahan pertanian seluas 2 hektare untuk dikelola. Oleh karenanya, Said mendorong agar pemerintah kembali berupaya menggiatkan program ini, dengan cara terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah padat penduduk. "Salah satu caranya tentu harus ada komunikasi intensif antarkepada daerah asal dengan kepala daerah yang menjadi tujuan transmigrasi itu," katanya menjelaskan. Di Pulau Madura sendiri, program transmigrasi ini pernah sukses dan banyak warga di Pulau Garam itu mengikuti program yang dicanangkan pemerintah sejak puluhan tahun lalu. Hanya saja, sejak terjadi kasus bernuansa Sara di Sampit, Kalimantan beberapa tahun lalu, kini program transmigrasi kurang diminati lagi, bahkan masyarakat cenderung mengaku trauma. Dari adanya kasus itu diketahui, bahwa warga Madura yang paling banyak mengikuti program transmigrasi adalah asal Kabupaten Sampang dibanding tiga kabupaten lain yang ada di pulau itu, yakni Sumenep, Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan. "Ini tentu karena adanya situasi politik itu tadi. Makanya pemerintah harus melakukan penyelesaian melalui upaya-upaya politik pula," kata Said Abdullah menambahkan. Said Abdullah juga menyarankan, perlunya pemerintah melakukan kajian strategis untuk lima dan 10 tahun ke depan untuk sebaran penduduk, karena salah satu tujuan program itu juga untuk penyebaran penduduk Indonesia, selain untuk menekan angka kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. (*)