Paris ketiga: Rafale, CEPA, dan Palestina

Jakarta (ANTARA) - Dalam lima bulan pertama 2026, Presiden Prabowo Subianto sudah tiga kali menginjakkan kaki di Paris, yakni pada Januari, April, dan Mei. Frekuensi yang langka untuk kunjungan presiden ke satu negara dalam satu tahun yang sama.

Prabowo sendiri mengakuinya di depan Presiden Macron, "Tahun ini saja saya sudah tiga kali ke Prancis."

Kalimat tersebut mungkin terdengar sebagai basa-basi diplomatik semata. Namun, apa sesungguhnya yang menjadikan Paris sebagai pusat gravitasi diplomasi Indonesia saat ini? Jawabannya barangkali bisa dilihat dari apa-apa saja yang terjadi di Paris dan dibawa pulang ke Indonesia.

Hubungan Indonesia-Prancis di bidang pertahanan sebenarnya telah dimulai jauh sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, yakni saat ia masih memegang jabatan Menteri Pertahanan. Salah satu tonggak penting terjadi pada Februari 2022, ketika Prabowo bertemu dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly. Dalam pertemuan tersebut, disepakati lima kerja sama pertahanan, termasuk pembelian jet tempur Rafale.

Komitmen di atas kertas kini telah berwujud nyata. Dari total 42 unit Dassault Rafale yang dipesan, Indonesia telah menerima tiga unit pertama pada Januari 2026, dengan pengiriman berikutnya dijadwalkan pada pertengahan tahun. Ketiga unit tersebut saat ini telah ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, menandai babak awal modernisasi udara TNI AU yang prosesnya telah berlangsung hampir empat tahun.

Namun, pesawat tempur bukan satu-satunya fokus kerja sama. PT PAL Indonesia dan Naval Group Prancis telah membentuk usaha patungan untuk membangun kapal selam Scorpène Evolved, yang dilengkapi teknologi propulsi dan persenjataan canggih. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan memperkuat alutsista, tetapi juga memfasilitasi transfer pengetahuan guna meningkatkan kemandirian industri maritim nasional. Pembangunan kapal selam perdana ditargetkan dimulai pada Juni 2026."

Dengan dua program strategis besar yang sedang berjalan simultan, kunjungan berulang ke Paris memiliki substansi yang jauh melampaui aspek seremonial. Isu-isu teknis dan strategis tingkat tinggi memerlukan pengawalan langsung oleh kepala negara. Hal ini tercermin dalam keterangan resmi Presiden Prabowo di Paris, yang kembali menegaskan komitmen kerja sama pertahanan dengan Prancis.

Dalam pertemuan di Istana Elysee, kedua negara sepakat mendorong penguatan industri pertahanan melalui peningkatan kapasitas, produksi bersama (co-production), hingga kolaborasi teknologi persenjataan. Langkah ini memungkinkan Indonesia membangun ekosistem industri pertahanan yang lebih mandiri, dengan Prancis sebagai mitra transfer teknologi utama.

Di luar pertahanan, ada agenda ekonomi yang kali ini skalanya jauh lebih besar dari sekadar mempererat hubungan dua negara

Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit menempatkan percepatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai salah satu prioritas utama dalam pembahasannya dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee.

Sebagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan 27 negara anggota Uni Eropa, negosiasi IEU-CEPA memang melibatkan banyak pihak. Namun, peran Prancis menjadi sangat strategis lantaran statusnya sebagai ekonomi terbesar kedua di blok tersebut setelah Jerman, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong konsensus perundingan.

Dukungan Paris dinilai krusial karena memiliki bobot diplomatik yang mampu menggerakkan posisi kolektif Eropa. Mengingat negosiasi IEU-CEPA telah berjalan hampir satu dekade dengan sejumlah isu yang masih belum tuntas, lobi tingkat kepala negara menjadi instrumen vital yang tidak dapat digantikan oleh meja perundingan teknis semata.

Perusahaan-perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia seperti Eramet, Danone, L'Oreal, dan Michelin memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan di Indonesia. Relasi ekonomi antara keduanya sudah berjalan dua arah, dan CEPA adalah kunci untuk memperluas pintu itu lebih lebar lagi.

Lawatan kali ini juga menghasilkan empat kesepakatan komersial baru dengan nilai mencapai 3,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp61,25 triliun, yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan. Angka ini memberikan konteks yang lebih konkret di balik pertemuan yang sering tampak seremonial di permukaan.

Ada pola yang layak dicatat dari tiga kunjungan dalam lima bulan ini. Prabowo seperti sedang membangun hubungan yang lebih spesifik dengan Prancis. Presiden menggunakan Paris sebagai pintu masuk ke agenda yang lebih besar, misalnya modernisasi pertahanan dengan transfer teknologi, dan integrasi ekonomi dengan pasar Eropa melalui CEPA.

Dalam pertemuan itu pula, kedua kepala negara bertukar pandangan mengenai situasi Timur Tengah, konflik Ukraina, hingga ketegangan di Laut China Selatan dan kawasan Asia Tenggara.

Namun, di antara semua isu global itu, Palestina mendapat penekanan paling eksplisit dari Prabowo. Ia menegaskan perdamaian di Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa keadilan bagi rakyat Palestina, dan menyatakan Indonesia sejalan dengan Prancis dalam menyikapi konflik di Gaza.

Prabowo secara khusus mengapresiasi langkah Prancis yang mengajak negara-negara Eropa dan Barat untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menyebut Prancis sebagai salah satu pelopor dalam isu itu. Bagi Indonesia, posisi Prancis di Eropa soal Palestina relevan secara diplomatik, mengingat Paris memiliki pengaruh dalam membentuk posisi kolektif Uni Eropa di forum multilateral.

Macron pun membalas dengan nada setara. Ia memberikan apresiasi atas posisi Prabowo yang dinilainya berani dalam isu perdamaian Timur Tengah, termasuk pengakuan Palestina dan keterlibatan pasukan TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.

Dimensi geopolitik ini memberikan gambaran bahwa kunjungan ke Paris bukan kunjungan perdagangan semata. Prancis juga menjadi mitra dialog untuk membaca dinamika global yang langsung berdampak pada kepentingan Indonesia.

Kedua pemimpin menegaskan komitmen memperkuat kemitraan yang dibangun di atas kepercayaan bersama dan dukungan terhadap multilateralisme, sebuah diksi yang penting di era ketika tatanan global tengah diuji dari berbagai arah.

Namun, frekuensi kunjungan Presiden Prabowo yang tinggi ke Prancis tidak akan berarti banyak tanpa eksekusi yang nyata. Ukuran keberhasilan diplomasi ini terletak pada kedalaman implementasi komitmen tersebut, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan hasil konkret di lapangan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.