Kota jasa di titik uji

Surabaya (ANTARA) - Surabaya bergerak sebagai kota dengan denyut ekonomi yang terus hidup. Kepadatan aktivitas di jalan, pelabuhan, hingga pusat-pusat perdagangan mencerminkan peran kuat sektor jasa dan perdagangan dalam membentuk wajah kota.

Surabaya tidak lagi semata dikenal sebagai kota industri atau pelabuhan, tetapi semakin menegaskan diri sebagai kota jasa yang bertumpu pada kepercayaan, konektivitas, dan kualitas pelayanan.

Perubahan ini bukan kebetulan. Ia lahir dari kebutuhan, sekaligus strategi. Ketika struktur ekonomi nasional bergeser ke sektor jasa, kota-kota besar dituntut menyesuaikan diri. Surabaya, dengan sejarah panjang sebagai simpul perdagangan di kawasan timur Indonesia, berada di posisi strategis untuk mengambil peran itu.

Data menunjukkan, sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang lebih dari seperempat produk domestik regional bruto (PDRB) kota, disusul industri pengolahan dan sektor akomodasi serta makan minum. Artinya, ekonomi Surabaya, kini sangat bertumpu pada aktivitas jasa yang melayani pergerakan barang, manusia, dan pengalaman.

Hanya saja, menjadi kota jasa bukan sekadar soal angka. Ia menyangkut perubahan cara berpikir: dari ekonomi berbasis produksi menjadi ekonomi berbasis pelayanan. Di titik inilah Surabaya sedang diuji.

Transparansi

Transformasi menuju kota jasa menempatkan kepercayaan sebagai mata uang utama. Tanpa kepercayaan, investasi enggan masuk, transaksi melambat, dan layanan kehilangan legitimasi. Pemerintah Kota Surabaya tampak menyadari hal ini dengan mendorong digitalisasi sebagai alat untuk membangun transparansi.

Langkah digitalisasi layanan publik, mulai dari pengawasan pajak restoran dan hotel, hingga rencana penerapan parkir non-tunai, menunjukkan upaya sistematis untuk mengurangi celah kebocoran, sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Hasilnya mulai terlihat.

Penerimaan dari sektor hotel, misalnya, mengalami peningkatan signifikan, menandakan bahwa sistem yang lebih transparan mampu memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

Surabaya, bahkan mencatat sekitar 75 persen PAD berasal dari kemampuan internal kota. Ini bukan angka kecil. Di banyak daerah, ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi. Surabaya justru menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dapat dibangun melalui optimalisasi sektor jasa yang dikelola secara modern.

Meskipun demikian, digitalisasi bukan tanpa tantangan. Di lapangan, perubahan sistem sering kali berhadapan dengan kebiasaan lama, baik di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat. Transisi ke pembayaran non-tunai, misalnya, membutuhkan literasi digital yang merata serta kepercayaan bahwa sistem tersebut benar-benar adil dan aman.

Di sisi lain, digitalisasi juga menuntut kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Tanpa itu, inovasi berisiko menjadi sekadar simbol, bukan solusi. Di sinilah pentingnya pendekatan yang tidak hanya teknologis, tetapi juga sosial dengan cara mengedukasi, mendampingi, dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal.

Lebih jauh, transparansi harus melampaui aspek fiskal. Ia perlu hadir dalam seluruh rantai pelayanan, dari perizinan investasi hingga layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Ketika warga merasakan layanan yang adil dan mudah diakses, kepercayaan tidak perlu dipaksakan, ia tumbuh dengan sendirinya.

Ekonomi inklusif

Pertumbuhan ekonomi Surabaya yang konsisten di atas rata-rata nasional menunjukkan bahwa mesin kota ini bekerja dengan baik. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5,87 persen, lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan nasional. Target 2026 pun dipatok lebih tinggi, dengan berbagai intervensi untuk memperkuat sektor unggulan.

Pertanyaan pentingnya bukan seberapa cepat ekonomi tumbuh, melainkan seberapa luas manfaatnya dirasakan. Kota jasa yang ideal bukan hanya efisien, tetapi juga inklusif.

Pemerintah kota tampak mencoba menjawab tantangan ini melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Penurunan tingkat pengangguran dari hampir 10 persen pada 2021 menjadi proyeksi sekitar 4,47 persen pada 2026 menunjukkan kemajuan signifikan. Tingkat kemiskinan pun ditargetkan terus menurun hingga mendekati 3,48 persen.

Di sektor ekonomi mikro, alokasi anggaran puluhan miliar rupiah untuk UMKM menjadi langkah penting. UMKM adalah tulang punggung ekonomi jasa yang sesungguhnya. Mereka yang menjalankan warung, kafe, layanan kreatif, hingga usaha berbasis komunitas. Tanpa mereka, kota jasa akan kehilangan kedalaman sosialnya.

Tantangan inklusivitas tidak berhenti pada akses modal. Ia juga menyangkut akses pasar, teknologi, dan jaringan. Banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya terhubung dengan ekosistem digital yang kini menjadi arus utama. Jika tidak diatasi, kesenjangan ini bisa melebar, menciptakan dua wajah ekonomi, yakni yang modern dan yang tertinggal.

Selain itu, pertumbuhan sektor jasa juga membawa konsekuensi pada tata kota. Meningkatnya jumlah hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan perlu diimbangi dengan perencanaan ruang yang berkelanjutan. Tanpa itu, kota bisa terjebak dalam kemacetan, tekanan lingkungan, dan ketimpangan ruang hidup.

Dalam konteks ini, arah pembangunan Surabaya yang menekankan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan menjadi relevan. Alokasi anggaran besar untuk sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia tetap menjadi prioritas. Ini penting, karena kualitas sumber daya manusia adalah fondasi utama ekonomi jasa.

Ke depan, Surabaya juga memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan timur Indonesia, terutama dengan dinamika pemindahan ibu kota negara. Seperti banyak negara lain yang memisahkan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, Surabaya bisa memainkan peran sebagai simpul perdagangan yang dinamis.

Peluang itu hanya bisa diwujudkan jika kota ini mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Kota jasa yang kuat bukan hanya yang ramai transaksi, tetapi juga yang adil bagi warganya.

Surabaya sedang menulis babak baru dalam sejarahnya. Dari kota pelabuhan menjadi kota jasa, dari ekonomi berbasis barang menjadi ekonomi berbasis layanan. Jalan yang ditempuh tidak selalu mudah, tetapi arah yang dipilih sudah jelas.

Kunci ke depan terletak pada tiga hal, yakni transparansi yang konsisten, digitalisasi yang inklusif, dan kebijakan yang berpihak pada pemerataan. Jika ketiganya berjalan seiring, Surabaya tidak hanya akan tumbuh sebagai kota jasa, tetapi juga sebagai kota yang memberi makna bagi setiap warganya.

Dan di tengah hiruk pikuk aktivitasnya, pertanyaan yang tersisa sederhana, namun mendasar, apakah pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh semua, atau hanya oleh sebagian? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan wajah Surabaya di masa depan.