GPNU Puji Ketegasan NU soal Pilgub Jatim

Surabaya - Gerakan Penyelamat Nahdlatul Ulama (GPNU) memuji sikap tegas PW NU Jatim yang tidak akan terpengaruh secara organisatoris dengan partai politik dalam persoalan Pilgub Jatim. "Itu sikap yang selama ini dinanti-nantikan oleh warga nahdliyin. Kami senang mendengar sikap tegas yang disampaikan Humas PWNU Jatim itu, karena sikap itu akan menjaga NU dari kepentingan politik sesaat," kata Ketua GPNU, M Khoirul Rijal di Surabaya, Sabtu. Ia mengemukakan hal itu menanggapi sikap PWNU Jatim yang menegaskan bahwa NU bukanlah di atas partai, dan bukan pula sebagai koordinator partai karena peran NU beda dengan parpol, serta mengimbau warga NU tak terbawa arus politik praktis yang berdampak merugikan organisasi. Dalam pernyataan sikap GPNU yang diterima ANTARA Surabaya, Rijal menyatakan NU sejak awal memang menganut politik kebangsaan, keumatan, dan keagamaan, bukan politik kekuasaan (politik praktis). "Kalau sejarah mencatat NU pernah menjadi partai politik, maka hal itu adalah bagian dari masa lalu, namun NU kini sedang fokus menjalankan politik kebangsaan yang lebih memberikan kemaslahatan pada jam'iyah, bukan politik kekuasaan yang bersifat sesaat," ucapnya. Sebagai organisasi keagamaan yang besar, NU memikul juga tanggung jawab sosial yang sangat besar, yaitu bagaimana mendidik dan membina warganya dengan semangat pengabdian, kesetiakawanan yang tinggi dan rasa saling percaya berdasarkan akhlak yang mulia. Untuk menjaga keutuhan dan kualitas umat itu sangat tidak mudah, karena akan selalu menghadapi situasi sosial dan kondisi politik yang sangat berbeda, bahkan bertentangan. "Tapi, sikap politik NU bukanlah muncul karena will to power (ambisi kekuasaan), melainkan suatu bagian integral dari tanggung jawab sosialnya. Prinsip Tashorruful imam ala ra'iyah manuthun bil mashlahah (kebijakan pemimpin terhadap rakyat adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat) adalah sesuatu yang selamanya akan menjadi pegangan NU," tukasnya. Dalam politik kebangsaan dan kenegaraan, NU akan selalu ikut terlibat, karena ini bukan soal perebutan kekuasaan, melainkan untuk menyelamatkan bangsa dan negara. "Itulah yang disebut dengan politik kebangsaan. Kalau partai politik cenderung hanya untuk mengejar kekuasaan, tanpa mempedulikan keutuhan bangsa dan keselamatan negara, apalagi soal harkat bangsa dan kebesaran bangsa. Untuk itulah, NU yang di antaranya bertanggung jawab mengambil sikap politik kebangsaan itu," ujarnya. Ia menambahkan GPNU (Gerakan Penyelamat Nahdlatul Ulama) merupakan pergerakan para pemuda NU yang peduli akan keberlangsungan organisasi NU. GPNU didirikan 12 Desember 2004 sesaat setelah Muktamar NU ke 31 di Asrama Haji Donohudan, Solo. "Pergerakan itu beranggotakan para aktivis muda NU dari kalangan pesantren yang kini sedang mengenyam pendidikan di berbagai universitas di dalam dan luar negeri. Para anggota GPNU sering menggelar forum dialog mendiskusikan kemajuan NU untuk kalangan pemuda dan warga nahdliyin," katanya. (*)