Puan dorong Kadin bangun kekuatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk ikut mengambil peran dalam membangun kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Puan, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, juga meminta agar Kadin selalu membangun komunikasi bersama DPR RI dan pemerintah dalam rangka memperkuat dunia usaha nasional.

“Kadin adalah pilar ekonomi Indonesia. Kadin telah menghasilkan pengusaha-pengusaha yang berhasil, tentu keberhasilan tersebut juga dapat bermanfaat bagi banyak orang dengan menciptakan lapangan kerja,” kata Puan dalam acara Malam Apresiasi Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (1/12) malam.

Acara tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin. Menurut Puan, rapimnas itu merupakan forum penting dan strategis karena menghadirkan pelaku usaha, jajaran pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Atas nama DPR RI, saya menyampaikan apresiasi kepada Kadin Indonesia atas komitmennya dan kontribusinya dalam memperkuat struktur ekonomi bangsa, membangun jejaring nasional dan global, serta menciptakan ruang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha,” ucap dia.

Puan memandang Kadin memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem kerja yang profesional, menciptakan lingkungan terbaik bagi orang-orang yang bekerja secara profesional, berani berinovasi, dan memperjuangkan hasil terbaik.

Menurut Puan, tanpa ekosistem perekonomian yang berdaya saing, Indonesia akan sulit untuk memenangkan persaingan ekonomi global yang saat ini tekanannya semakin tinggi.

Ia pun menyoroti iklim investasi di Indonesia. “Indikator ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) Indonesia, yang mengukur seberapa efisien investasi modal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa investasi di Indonesia relatif tidak atau kurang efisien dibanding rata-rata negara kawasan di Asia Tenggara,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi itu menunjukkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi bersama, khususnya terkait iklim investasi yang membutuhkan kepastian regulasi, prosedur, waktu, dan biaya, serta dukungan pemerintahan pada infrastruktur.

Di sisi lain, dia mengingatkan saat ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang semakin besar dan berubah semakin cepat meliputi pergeseran geopolitik dunia, disrupsi teknologi, akal imitasi (AI) dan digitalisasi, ketidakpastian ekonomi global, hingga perubahan rantai pasok global dan konsumerisme.

Menghadapi tantangan ekonomi tersebut, Puan mengatakan bahwa Kadin harus dapat menjadi jembatan, baik jembatan regulasi, jembatan inovasi, jembatan investasi, maupun jembatan kerja dan kesejahteraan.

Untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, Puan menyatakan DPR RI turut berkomitmen melalui fungsi legislasi dan anggaran yang diarahkan pada upaya memperkuat kebijakan yang terkait dengan kepastian hukum dalam investasi.

“Kemudian memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional, digitalisasi ekonomi dan transformasi teknologi, UMKM, koperasi, dan wirausaha daerah, peningkatan sumber daya manusia, serta kesejahteraan pekerja,” imbuhnya.

Ia menyebut tema Rapimnas Kadin tahun ini, yakni “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia” bukanlah sekadar slogan, melainkan komitmen agenda strategis Kadin untuk ikut mengambil tanggung jawab dan peran dalam membangun kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, Puan mendorong agar Kadin selalu membangun komunikasi bersama DPR dan pemerintah sehingga kebijakan-kebijakan bidang perekonomian dapat menciptakan iklim usaha yang semakin baik.

“APBN 2026 yang memiliki ruang fiskal terbatas membutuhkan peran Kadin untuk ikut menggerakkan sektor riil,” tuturnya.

Selain itu, dia menekankan bahwa Kadin juga harus dapat mendukung program prioritas pembangunan nasional, program-program pemerintah, serta bersinergi dengan pemerintah daerah.

Kadin, menurut Puan, juga harus ikut mengambil peran sebagai penggerak ekonomi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan memperluas ruang perekonomian nasional.

“Menurut proyeksi berbagai lembaga dunia, Indonesia berpotensi menjadi empat besar ekonomi dunia pada 2045, tetapi itu hanya terjadi bila kita berani melakukan perubahan cara pikir, cara kerja dan cara hidup, yang mendukung kemajuan bangsa dan negara,” pesan dia.

Puan menambahkan bahwa pembangunan Indonesia adalah kerja bersama, yakni kolaborasi pemerintah DPR, pengusaha, akademisi, generasi muda, dan seluruh rakyat.

Ia menekankan Indonesia membutuhkan dunia usaha bukan sekadar sebagai kekuatan ekonomi, melainkan juga kekuatan peradaban.

“Sesungguhnya kesejahteraan rakyat adalah hasil dari keberhasilan pengusaha menciptakan lapangan kerja. Mari kita membangun ekonomi Indonesia yang inklusif, kompetitif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Bukan ekonomi yang bergantung, tetapi ekonomi yang berdaulat dan mandiri,” katanya.