Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Imam Syafii menyoroti sejumlah layanan di puskesmas di kota setempat karena dinilai masih belum maksimal.
"Ada kekurangan sekitar 50 dokter dan 80 perawat di puskesmas Surabaya. Ini jelas mempengaruhi kualitas pelayanan,” kata Imam usai rapat koordinasi bersama kepala puskesmas di kota Surabaya, Selasa.
Berdasarkan laporan keuangan, hampir semua puskesmas di Surabaya yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta memiliki dana simpanan yang cukup besar.
“Rata-rata tabungan puskesmas itu ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mencapai Rp2 miliar di rekeningnya,” ujarnya.
Karena itu, Komisi D mendorong agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sementara untuk menutup kekurangan tenaga medis sebelum formasi ASN baru disetujui pemerintah pusat.
“Daripada menunggu lama, puskesmas bisa mengontrak tenaga medis pakai uang simpanannya sendiri. Ini kan uang masyarakat juga,” ujarnya.
Ia menilai puskesmas yang sudah berstatus BLUD seharusnya lebih mandiri, tidak sepenuhnya bergantung pada APBD dalam membiayai kebutuhan operasional, termasuk perbaikan fasilitas.
“Kalau ada dana sisa, bisa dipakai untuk renovasi ringan. Jangan semua dibebankan ke APBD," katanya.
Selain persoalan anggaran dan tenaga medis, DPRD juga menemukan masih banyak puskesmas yang belum menempelkan alur pelayanan BPJS gratis bagi warga Surabaya.
“Harus ada petunjuk jelas di ruang tunggu atau loket. Jadi warga tahu bagaimana prosedur aktivasi atau penonaktifan BPJS tanpa harus bingung tanya sana-sini,” kata Imam.
Dalam rapat tersebut, Imam juga menyoroti program susu gratis untuk balita berkebutuhan khusus yang sempat dikeluhkan warga.
Beberapa puskesmas diketahui memberikan merek susu yang berbeda dengan rekomendasi dokter spesialis dari rumah sakit rujukan.
Setelah dikonfirmasi, kata dia, dinas kesehatan menjelaskan bahwa perbedaan itu terjadi karena ketersediaan stok.
"Namun setelah koordinasi ulang dengan dokter pemberi resep, susu yang disediakan tetap bisa digunakan," katanya.
Ia mengatakan, DPRD akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja puskesmas, terutama dalam pemanfaatan dana simpanan dan peningkatan pelayanan dasar.
“Ada puskesmas yang dulu pelayanannya buruk, tapi setelah disidak dan dibenahi, ternyata punya pendapatan tinggi. Ini bukti potensi sebenarnya besar, asal dikelola baik,” katanya.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2025