Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan pemilah sampah yang bertugas menekan volume sampah sekaligus mengantisipasi ancaman mikroplastik.
BHS dalam keterangannya di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa mengatakan bahwa langkah pemilahan sampah sejak hulu harus ditopang dengan kesejahteraan bagi pemilah sampah, salah satunya melalui pemberian bonus atau insentif oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
“Kalau kesejahteraan mereka ditingkatkan, bahkan bisa lebih besar dari upah minimun regional (UMR) tentu mereka akan termotivasi memilah plastik dengan baik. Perlindungan kesehatan masyarakat jauh lebih mahal daripada biaya insentif,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa optimalisasi bank sampah di tingkat RT, RW, hingga desa harus digalakkan agar volume sampah berkurang dan ancaman mikroplastik bisa ditekan, khususnya di wilayah Sidoarjo.
“Kesehatan masyarakat harus jadi prioritas utama, bukan sekadar hitung-hitungan ekonominya,” katanya.
Ia mengaku prihatin dengan hasil kajian yang menempatkan Sidoarjo sebagai daerah dengan tingkat polusi mikroplastik tertinggi di Jawa Timur. Ia menilai, keberadaan mikroplastik di udara maupun air minum berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
"Kalau mikroplastik ini masuk ke tubuh, bisa mengakibatkan sesak napas, masuk ke paru-paru, bahkan ke darah yang berisiko menyebabkan kanker. Ini bahaya serius bagi masyarakat Sidoarjo," katanya.
Sementara itu, Pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Lingkar Timur Sidoarjo Agus Waluyo menyambut baik usulan tersebut karena dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar pemilah sampah tidak hanya sekadar menggantungkan hidup dari penjualan barang bekas.
“Kalau ada insentif dari pemerintah, tentu kami lebih bersemangat. Selama ini memang banyak yang hidup dari hasil memilah, tapi kalau kesejahteraannya ditingkatkan, dampaknya juga bisa lebih besar untuk lingkungan,” tutur Agus.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2025