Bojonegoro - Dua ratusan warga Desa Kauman, Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), unjuk rasa di gedung DPRD, menuntut Bupati Bojonegoro Suyoto melantik kades terpilih di desa setempat, Rokhis Riskon. Koordinator Warga Desa Kauman, Imam Syaifuddin, Senin mengatakan, kades Desa Kauman terpilih Rokhis Riskon, menang pilkades yang digelar pada 28 Februari, tapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dilantik Bupati Bojonegoro. Padahal, kata Imam, dihadapan Wakil Ketua DPRD Suyuthi dan Sukur Priyanto, dalam pelaksanaan pilkades di desanya Rokhis Riskon berhasil menang dengan memperoleh 887 suara, sedangkan lawannya Sunarto 883 suara, dan Achmad Bustofa 475 suara. Dalam perhitungan suara, juga disebutkan ada sebanyak 733 suara tidak sah, yang diketahui dan disepakati panitia pilkades dan saksi peserta pilkades. "Kami minta DPRD ikut mendesak pemkab melantik kades terpilih, sebab kekosongan pimpinan di desa sudah berjalan enam bulan," jelas Imam. Apalagi, lanjut PJ Kepala Desa Kauman Sunan, dalam pelaksanaan pilkades berjalan lancar, termasuk berita acara penghitungan suara juga ditandatangani saksi dan sudah disampaikan ke kecamatan. "Karena kondisi yang tidak menentu, akhirnya suhu politik di desa memanas dan nyaris terjadi kerusuhan kalau tidak di antisipasi jajaran Polsek Baureno," ucap Sunan, dibenarkan perwakilan warga, termasuk anggota panitia pilkades dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dikut dalam pertemuan dengan DPRD itu. Secara terpisah dua warga Desa Kauman, Nuryasin dan Hariyanto membenarkan kemungkinan belum dilantiknya kades terpilih Rokhis Riskon karena ada tuntutan hukum ke PTUN yang diajukan salah seorang peserta pilkades yang kalah. "Tapi seharusnya pelantikan tetap jalan, soal tuntutan hukum bukan urusan warga," ujarnya. Menanggapi pengaduan itu, Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto menyatakan, DPRD akan memproses dan mengawal pelantikan kades terpilih di Desa Kauman, sesuai ketentuan yang berlaku. "DPRD akan mengawal permasalahan pilkades di Desa Kauman, sehingga kami minta perwakilan warga selalu melakukan komunikasi dengan DPRD," papar Sukur. Menyusul pengaduan itu, ratusan warga yang datang dengan kendaraan truk itu, mendatangi kantor pemkab untuk menyampaikan aspirasi serupa.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012