Tulungagung - Kementrian Sosial RI siap menggelontorkan anggaran tanpa batas untuk menambah modal usaha para mantan pekerja seks komersil yang telah beralih profesi dan mampu mengembangkan wirausaha mandiri di daerahnya masing-masing. "Ini bukan janji politik dalam pilkada (pemilihan kepala daerah) atau apa, ini serius menjadi komitmen Kementrian Sosial untuk menambah bantuan permodalan bagi wanita-wanita binaan yang dinilai berhasil," kata Dirjen Rehabilitasi Tunasusila (RTS) Kementrian Sosial Soni W Manalu di Tulungagung, Kamis. Ia tak merinci total anggaran yang disiapkan Kemensos untuk program rehabilitasi mantan pekerja seks komersil (PSK) tersebut. Soni hanya memberi gambaran bahwa bantuan permodalan akan disalurkan dengan nilai berkisar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per orang. Bantuan modal tambahan itu, lanjut Soni, diberikan setahun setelah wanita binaan dianggap berhasil mengembangkan wirausaha mandiri dan berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar daerah-masing. "Kami tidak membatasi alokasi anggaran yang disediakan karena ini bagian dari program nasional dalam rangka merehabilitasi para pekerja seks komersil di seluruh Indonesia," jelasnya. Ada tiga tolak ukur keberhasilan wanita binaan dalam melakukan rehabilitasi sosial, yakni penerimaan masyarakat atas kehadiran eks-PSK bersangkutan, mampu hidup mandiri dari usahanya, serta kemampuan partisipasi di lingkungan sosial masing-masing. Bantuan permodalan itu sendiri diharapkan bisa menambah motivasi sosial bagi para wanita binaan yang terdata di dinas sosial daerah, sekaligus menguatkan permodalan mereka sehingga lebih mandiri dan tidak "tergoda" kembali ke dunia prostitusi, seperti selama ini pernah digeluti. "Teknis penyaluran bantuan permodalan tambahan untuk wanita binaan ini akan kami koordinasikan dengan dinas sosial di daerah-daerah," tegas Soni. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri telah menyalurkan bantuan permodalan ke 351 wanita binaan mantan PSK di Lokalisasi Ngujang serta Kaliwungu, untuk pengembangan usaha mandiri di tempat asal masing-masing. Pemberian bantuan permodalan itu merupakan bagian dari kebijakan penutupan dua lokalisasi terbesar di daerah tersebut untuk selamanya. Seremoni penutupan dilakukan di Lokalisasi Ngujang, sekitar pukul 12.00 WIB dan dihadiri Dirjen Rehabilitasi Tunasusila, Kementrian Sosial, Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jatim, serta seluruh pejabat SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di daerah tersebut. Serangkaian program pelatihan kewirausahaan mandiri telah dilakukan masing-masing pemerintah daerah, bekerjasama dengan Pemprov Jatim, untuk para PSK. (*)

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012