Malang - Pasien gagal ginjal pengguna kartu jaminan kesehatan daerah dan surat penyataan miskin kembali mendatangi Bupati Malang Rendra Kresna, karena ditolak oleh Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) ketika berobat ke RS tersebut, Selasa. Salah seorang keluarga pasien yang ditolak RSSA Malang Raka Krisdinata (warga Perum Sawojajar II), mengemukakan, dirinya dan sejumlah pasien gagal ginjal lainnya ditolak oleh RSSA, padahal Bupati Malang sudah memberikan jaminan. "Pak bupati beberapa waktu lalu sudah menjamin jika kami tetap akan dilayani di RSSA Malang, namun faktanya kami tetap ditolak dan RSSA telah menutup layanan bagi pengguna surat pernyataan miskin (SPM) dan kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)," tegasnya di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Berdasarkan keterangan dari pihak RSSA, toleransi waktu selama sepekan sejak habisnya anggaran Jamkesda dari Pemprov Jatim sudah habis, sehingga layanan bagi pasien pengguna Jamkesda maupun SPM dihentikan. Karena kondisi ini, lanjutnya, ibunya, Kristiawati dan puluhan pasien penyakit kronis dan gagal ginjal tidak bisa menjalani cuci darah, padahal cuci darah itu sudah terjadwal. Selain Raka, sejumlah keluarga pasien gagal ginjal dan penyakit kronis lainnya juga mengeluhkan penghentian layanan pengobatan bagi warga miskin dari Kabupaten Malang. Para keluarga pasien maupun pasien itu sendiri yang mendatangi Pendopo Agung untuk bertemu dengan Bupati Rendra Kresna itu tak mampu menyembunyikan kesedihannya, bahkan sebagian besar dari mereka terus menangis. Hanya saja, kedatangan belasan pasien dan keluarga pasien penyakit kronis dan gagal ginjal yang ditolak RSSA Malang itu tidak seperti yang diharapkan, bisa bertemu dengan Bupati Malang rendra Kresna. Bupati berada di Jakarta untuk menghadiri acara. Mereka hanya ditemui oleh sekretaris pribadi (sekpri) Bupati Malang, Budiono. "Atasan kami sedang berada di Jakarta, sehingga tidak bisa menemui bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," katanya. Anggaran jamkesda bagi warga miskin Kabupaten Malang dari Pemprov Jatim sebesar Rp3,9 miliar dan dari APBD Kabupaten malang juga sebesar Rp3,9 miliar, sehingga totalnya sebesar Rp7,8 miliar. Namun, anggaran tersebut sudah habis sejak April lalu, bahkan untuk Mei dan Juni klaim yang diajukan RSSA malang sudah mencapai Rp4 miliar lebih. Karena dananya sudah habis RSSA menghentikan layanan kesehatan bagi warga Kabupaten Malang yang menggunakan Jamkesda dan SPM. (*)

Pewarta:

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012