Gresik - Sedikitnya 15 aktivis pendidikan di Kabupaten Gresik mendatangi kantor DPRD setempat menuntut transparasi pendidikan dan menindak tegas para pejabat yang terlibat dalam pungutan liar (pungli) pendidikan di wilayah itu. Koordinator Aksi Hari Susilo, Rabu mengatakan, aksi tuntutan aktivis pendidikan dengan mendatangi kantor DPRD Gresik ini, juga dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada tanggal 2 Mei. "Kita datang ke kantor DPRD Gresik hari ini untuk mengingatkan, bahwa pendidikan untuk rakyat belum terwujud, dan masih banyak pungli di wilayah Kabupaten Gresik," ucapnya. Hari mengatakan, berdasarkan data Persatuan Guru Tidak Tetap (PGTT) Jawa Timur, di wilayah Gresik masih ada beberapa sekolah yang meminta wali murid mengumpulkan uang Rp100 ribu yang digunakan untuk pengawas. ' "Kami ingin segala jenis pungli di Kabupaten Gresik ditindak tegas, sehingga tidak ada lagi pungli di wilayah pendidikan Gresik,'' ujarnya, menegaskan. Dalam aksi itu, belasan aktivis pendidikan juga menyerahkan data temuan pungli di wilayah Kabupaten Gresik ke anggota dewan. "Dengan penyerahan data itu, kami harap ada tindakan tegas dari anggota dewan, dan memberantas adanya pungli di wilayah Gresik," katanya, berharap. Menanggapi aksi itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Susianto mengaku siap menindaklanjuti laporan temuan itu. "Kita sepakat menindak adanya pungli di wilayah Kabupaten Gresik, dan dewan mendukung penuh adanya tindakan tegas bagi pelaku pungli pendidikan di Kabupaten Gresik," tukasnya. Sementara, setelah menyerahkan data temuan pungli di wilayah Kabupaten Gresik, belasan aktivis pendidikan itu berangkat ke Surabaya untuk melaporkan data itu ke Gubernur Jawa Timur. "Kita berangkat ke Surabaya, dan bergabung dengan teman-teman dalam aksi yang sama, yakni peringatan Hardiknas," kata Hari.(*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012