Malang - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Na'im menegaskan, munculnya kasus idiologi komunis dalam lembar kerja siswa (LKS) pada mata pelajaran PKn kelas X semester 2 uji kompetensi I merupakan kesalahan fatal. "Kasus ini menjadi pelajaran bagi Kemendikbud agar Ke depan berhati-hati dan lebih selektif lagi dalam memilih percetakan untuk memenuhi kebutuhan LKS maupun buku paket mata pelajaran lainnya," ujarnya seusai menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Pendidikan Akuntansi Indonesia di Malang, Rabu. Menurut dia, kesalahan yang muncul tersebut akibat banyaknya sekolah yang harus diawasi oleh Kemendikbud, mulai dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya ratusan ribu. Namun demikian Ainun berjanji akan memperbaiki sistem pengawasan LKS, mulai dari percetakan hingga pendistribusian ke masing-masing sekolah. Dan, Dinas Pendidikan (Disdik) di masing-masing daerah juga harus diperbaiki agar tidak sampai ada kejadian seperti itu lagi. Menyinggung sanksi bagi penerbit, yakni CV Media Karya Putra yang mencetak LKS tersebut, Ainun mengatakan, masih akan melakukan penelusuran, sejauh mana kesalahan yang dilakukan oleh pihak percetakan. "Kami pasti akan melakukan penelusuran secara detail, apakah munculnya pokok bahasan idiologi komunis itu merupakan kesalahan yang dilakukan itu secara sengaja atau tidak," ujarnya. Penyamaran Idiologi Pancasila dangan memunculkan idiologi komunis tersebut muncul dalam LKS PKn kelas X di daerah Sukabumi, Tangerang dan Sukoharjo, Jawa Tengah. LKS PKn tersebut yang telah beredar di lingkungan siswa sekitar 500 eksemplar dan yang menjadi pegangan guru sekitar 200 eksemplar. Namun, LKS itu sudah ditarik dan direvisi.(*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012