Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendorong pemerintah melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan program Makan Siang Bergizi (MGB) sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau dapur induk harus menangani jumlah besar, distribusinya akan sulit, terutama untuk sekolah-sekolah yang lokasinya terpencil. Justru kalau UMKM dilibatkan, misalnya satu UMKM menangani satu atau dua sekolah, kualitas dan distribusi akan lebih maksimal," ujar Yona di DPRD Surabaya, Kamis.
Ia mengingatkan bahwa program ini bukanlah program tanggap bencana, melainkan upaya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah.
"Program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah. Jadi, pola distribusinya harus benar-benar diperhatikan," katanya.
Agar pelaku UMKM dapat berkontribusi optimal, Yona mengusulkan supaya Pemerintah Kota Surabaya memberikan persyaratan tertentu salah satunya adalah memastikan UMKM yang terlibat memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjamin kualitas dan legalitas produk.
"Kami mendorong agar pelaku UMKM yang terlibat harus memiliki sertifikasi halal. Jangan sampai ada UMKM rumahan yang belum memenuhi standar dan malah menyulitkan program ini," ujarnya.
Dia juga menyarankan agar pemerintah memberikan pembatasan kuota kepada setiap UMKM. Sehingga, pengawasan kualitas makanan menjadi lebih mudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya.
"Dengan pembatasan kuota, pengawasan terhadap kualitas produk dan distribusi makanan akan lebih mudah dilakukan," katanya.
Yona melihat program ini sebagai peluang untuk membangkitkan UMKM yang saat ini banyak menghadapi kesulitan. Dia berharap Pemkot dapat menjadikan program MGB sebagai langkah strategis untuk membantu UMKM bertahan dan berkembang.
"Banyak UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman, yang sulit bertahan di platform digital. Dengan program ini, pemerintah bisa hadir membantu mereka agar tetap bertahan," katanya.
Melalui kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, Yona berharap program MGB di Surabaya bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif, baik bagi anak-anak sekolah maupun para pelaku UMKM di kota ini.
"Libatkan UMKM, berikan pembatasan yang jelas, dan pastikan program ini berjalan tepat sasaran. Itu yang harus kita dorong," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Kalau dapur induk harus menangani jumlah besar, distribusinya akan sulit, terutama untuk sekolah-sekolah yang lokasinya terpencil. Justru kalau UMKM dilibatkan, misalnya satu UMKM menangani satu atau dua sekolah, kualitas dan distribusi akan lebih maksimal," ujar Yona di DPRD Surabaya, Kamis.
Ia mengingatkan bahwa program ini bukanlah program tanggap bencana, melainkan upaya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah.
"Program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah. Jadi, pola distribusinya harus benar-benar diperhatikan," katanya.
Agar pelaku UMKM dapat berkontribusi optimal, Yona mengusulkan supaya Pemerintah Kota Surabaya memberikan persyaratan tertentu salah satunya adalah memastikan UMKM yang terlibat memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjamin kualitas dan legalitas produk.
"Kami mendorong agar pelaku UMKM yang terlibat harus memiliki sertifikasi halal. Jangan sampai ada UMKM rumahan yang belum memenuhi standar dan malah menyulitkan program ini," ujarnya.
Dia juga menyarankan agar pemerintah memberikan pembatasan kuota kepada setiap UMKM. Sehingga, pengawasan kualitas makanan menjadi lebih mudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya.
"Dengan pembatasan kuota, pengawasan terhadap kualitas produk dan distribusi makanan akan lebih mudah dilakukan," katanya.
Yona melihat program ini sebagai peluang untuk membangkitkan UMKM yang saat ini banyak menghadapi kesulitan. Dia berharap Pemkot dapat menjadikan program MGB sebagai langkah strategis untuk membantu UMKM bertahan dan berkembang.
"Banyak UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman, yang sulit bertahan di platform digital. Dengan program ini, pemerintah bisa hadir membantu mereka agar tetap bertahan," katanya.
Melalui kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, Yona berharap program MGB di Surabaya bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif, baik bagi anak-anak sekolah maupun para pelaku UMKM di kota ini.
"Libatkan UMKM, berikan pembatasan yang jelas, dan pastikan program ini berjalan tepat sasaran. Itu yang harus kita dorong," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024