Pertemuan antara gerakan Palestina Fatah dan Hamas telah dimulai di Kairo untuk membahas pembentukan komite gabungan guna memerintah di Jalur Gaza, kata seorang pejabat keamanan Mesir yang tidak disebutkan namanya pada Sabtu (2/11).
"Pertemuan antara gerakan Fatah dan Hamas dimulai di Kairo untuk membahas pembentukan komite untuk mengelola urusan Jalur Gaza. Pertemuan ini hanya bersifat antar-Palestina, sedangkan upaya Mesir dalam situasi ini bertujuan untuk menyatukan barisan Palestina," kata pejabat itu kepada penyiar Al Qahera News.
Komite pemerintahan akan berhubungan erat dengan Otoritas Palestina dan akan mencakup sejumlah anggota dari pihak independen pula, tambah sumber itu.
"Baik Fatah dan Hamas menghargai langkah Mesir yang membentuk komite publik, meskipun ada tantangan dalam isu Palestina," kata pejabat itu.
Sebelumnya, dialog rekonsiliasi antara berbagai faksi Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, berlangsung di Beijing pada periode 21 hingga 23 Juli.
Dokumen yang dihasilkan menyerukan pembentukan pemerintah Palestina berdasarkan kesepakatan nasional untuk mengendalikan Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Mousa Abu Marzook, wakil ketua kantor politik Hamas dan kepala delegasi Hamas ke Beijing, mengatakan bahwa deklarasi tersebut akan menjadi langkah bersejarah menuju rekonsiliasi dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Segera setelah Hamas memenangkan pemilihan parlemen di Palestina pada 2006 dan para pendukungnya berkuasa di Jalur Gaza, terjadi perselisihan yang besar muncul antara Hamas dan Fatah, yang kemudian berujung pada aksi militer.
Perbedaan pendapat tersebut belum terselesaikan sejak saat itu hingga kini.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Pertemuan antara gerakan Fatah dan Hamas dimulai di Kairo untuk membahas pembentukan komite untuk mengelola urusan Jalur Gaza. Pertemuan ini hanya bersifat antar-Palestina, sedangkan upaya Mesir dalam situasi ini bertujuan untuk menyatukan barisan Palestina," kata pejabat itu kepada penyiar Al Qahera News.
Komite pemerintahan akan berhubungan erat dengan Otoritas Palestina dan akan mencakup sejumlah anggota dari pihak independen pula, tambah sumber itu.
"Baik Fatah dan Hamas menghargai langkah Mesir yang membentuk komite publik, meskipun ada tantangan dalam isu Palestina," kata pejabat itu.
Sebelumnya, dialog rekonsiliasi antara berbagai faksi Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, berlangsung di Beijing pada periode 21 hingga 23 Juli.
Dokumen yang dihasilkan menyerukan pembentukan pemerintah Palestina berdasarkan kesepakatan nasional untuk mengendalikan Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Mousa Abu Marzook, wakil ketua kantor politik Hamas dan kepala delegasi Hamas ke Beijing, mengatakan bahwa deklarasi tersebut akan menjadi langkah bersejarah menuju rekonsiliasi dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Segera setelah Hamas memenangkan pemilihan parlemen di Palestina pada 2006 dan para pendukungnya berkuasa di Jalur Gaza, terjadi perselisihan yang besar muncul antara Hamas dan Fatah, yang kemudian berujung pada aksi militer.
Perbedaan pendapat tersebut belum terselesaikan sejak saat itu hingga kini.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024