Malang - Penintasan program KTP Eleketronik (e-KTP) di Kota Malang, Jawa Timur, terancam molor lagi karena sampai saat ini tingkat capaiannya tidak lebih dari 30 persen. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang Rahman Nurmala, Minggu, mengakui, untuk menuntaskan program E-KTP sesuai target akhir April mendatang cukup berat, karena dari 670 ribu warga yang wajib KTP, baru terealisasi sekitar 30 persen. "Program ini bisa tuntas sesuai jadwal (akhir April) jika beberapa kekurangan dan kendala yang ada bisa diatasi, terutama yang berkaitan dengan tingkat partisipasi warga dan kelengkapan peralatan yang diperlukan dalam pembuatan E-KTP," tegasnya. Dalam beberapa bulan terakhir ini, katanya, angka partisipasi masyarakat untuk memenuhi undangan E-KTP sangat rendah akibat hujan dengan curah yang tinggi terus menerus mengguyur Kota Malang, sehingga warga enggan keluar rumah atau keluar kantor ketika jam istirahat demi keperluan E-KTP. Hanya saja, katanya, pihaknya tidak ada lelah-lelahnya terus berkoordinasi dengan pusat untuk memeinta tambahan perlatan E-KTP serta memberika motivasi terhadap warga yang belum mendatangi undangan E-KTP di kecamatan masing-masing agar segera memenuhi undangan, sehingga program E-KTP di daerah itu bisa tuntas sesuai waktu yang ditentukan. Ia mengaku, untuk sumber daya manusia (SDM) dan anggaran tidak ada kendala sama sekali. "Yang terpenting perlatan yang dibutuhkan tercukupi, saya yakin target akhir April mendatang pasti bisa terpenuhi," tegasnya. Menyinggung dampak jika program E-KTP di daerah itu tidak bisa tuntas sesuai target, Nurmala mengatakan, konsekuensinya seluruh proses dan pembiayaan pembuatan E-KTP yang amsih tersisa tersebut dibebankan pada daerah otomatis harus melalui APBD. Sejak diluncurkan pertama kali pada pertengahan September 2011, seluruh proses dan pembiayaan pembuatan E-KTP dikucuri dana dari APBN dan pemkot hanya menyediakan dana pendamping yang jumlahnya kurang dari Rp800 juta. "Tapi kami optimistis target akhir April nanti bisa tercapai, meski saat ini baru terealisasi 30 persen dari sekitar 670 ribu jiwa yang wajib KTP, karena kekurangan peralatannya segera dikirim dari pusat," tegas Nurmala. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012