Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengunjungi wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial atau Integrated Area Development (IAD) di Desa Burno, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu.
"Kunjungan kerja itu dalam rangka melihat wujud kolaborasi para pihak untuk mendorong percepatan pengelolaan perhutanan sosial yang dikemas dalam konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial," kata Menhut Raja Juli Antoni di Lumajang.
Kunjungan diawali dengan melihat lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Lumajang yang pelaksanaannya dikomandoi oleh Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas Sampean dan lokasi itu terintegrasi dengan Pengembangan Wilayah Pengembangan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial seluas 713 hektare atau 17 persen dari total luas wilayah terintegrasi.
RHL dilaksanakan di Blok 14C di kanan kiri sungai dengan jenis tanaman berupa durian berjumlah 13.200 batang dengan kelompok pelaksana Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari seluas 30 hektare.
Ia mengatakan kegiatan RHL dilaksanakan dengan pola agroforestry sebanyak 400 batang per hektare dengan tanaman sela berupa kopi dan kaliandra, sehingga rehabilitasi diharapkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
Kunjungan dilanjutkan dengan kegiatan pemanenan tanaman bawah tegakan hasil agroforestry dan silvopastura kelompok tani berupa talas dan pisang, jenis Agung Semeru yang sudah dipatenkan, mengunjungi kandang komunal sapi perah untuk melakukan kegiatan memerah susu sapi, dan dimeriahkan dengan Susu Tos.
Desa Burno memiliki populasi 804 sapi, yang 216 sapi dimiliki oleh peternak dan saat ini telah mampu menghasilkan susu sapi segar sebanyak 5.172 liter per hari dengan harga jual Rp5.300 per liter.
"Sebagai pilot project pertama penerapan konsep IAD, Kabupaten Lumajang berhasil memberikan contoh yang baik bagi kabupaten lainnya dalam sinergi dan kolaborasi para pihak. Selain agrosilvopastura, melalui IAD Kabupaten Lumajang juga dikembangkan interkoneksi wisata melalui penataan rest area menuju kawasan wisata," katanya.
Menhut juga berkesempatan melakukan dialog dengan kelompok tani dan para pihak yang telah terlibat dalam pengembangan IAD Lumajang untuk menjaring aspirasi kelompok tani dan para pihak terkait pengembangan IAD, sekaligus disampaikan salinan Surat Keputusan Transformasi Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) menjadi Hutan Kemasyarakatan.
Untuk mengembangkan usaha kelompok, pada hari ini juga disalurkan bantuan alat ekonomi produktif berupa alat pembuat beras analog untuk peningkatan nilai tambah komoditas talas.
Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu dari kebijakan pemerataan ekonomi, sekaligus program prioritas nasional, telah mendorong masyarakat untuk mendapatkan akses legal pengelolaan kawasan hutan, kesempatan berusaha dan peningkatan kapasitas.
Saat ini dari capaian seluas 8,01 juta hektare telah terbentuk sebanyak 14.671 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan 116 komoditas yang terdiri dari hasil hutan kayu sebanyak 3,55 persen, hasil hutan bukan kayu (82,47persen), dan jasa lingkungan (13,98 persen).
Program itu sejalan dengan misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo, terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, sehingga capaiannya perlu ditingkatkan, dengan prioritas penguatan kelembagaan, pengembangan usaha dan kewirausahaan serta skala usaha, sehingga terjadi penguatan hulu hilir produk dan industri berbasis masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Kunjungan kerja itu dalam rangka melihat wujud kolaborasi para pihak untuk mendorong percepatan pengelolaan perhutanan sosial yang dikemas dalam konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial," kata Menhut Raja Juli Antoni di Lumajang.
Kunjungan diawali dengan melihat lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Lumajang yang pelaksanaannya dikomandoi oleh Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas Sampean dan lokasi itu terintegrasi dengan Pengembangan Wilayah Pengembangan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial seluas 713 hektare atau 17 persen dari total luas wilayah terintegrasi.
RHL dilaksanakan di Blok 14C di kanan kiri sungai dengan jenis tanaman berupa durian berjumlah 13.200 batang dengan kelompok pelaksana Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari seluas 30 hektare.
Ia mengatakan kegiatan RHL dilaksanakan dengan pola agroforestry sebanyak 400 batang per hektare dengan tanaman sela berupa kopi dan kaliandra, sehingga rehabilitasi diharapkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
Kunjungan dilanjutkan dengan kegiatan pemanenan tanaman bawah tegakan hasil agroforestry dan silvopastura kelompok tani berupa talas dan pisang, jenis Agung Semeru yang sudah dipatenkan, mengunjungi kandang komunal sapi perah untuk melakukan kegiatan memerah susu sapi, dan dimeriahkan dengan Susu Tos.
Desa Burno memiliki populasi 804 sapi, yang 216 sapi dimiliki oleh peternak dan saat ini telah mampu menghasilkan susu sapi segar sebanyak 5.172 liter per hari dengan harga jual Rp5.300 per liter.
"Sebagai pilot project pertama penerapan konsep IAD, Kabupaten Lumajang berhasil memberikan contoh yang baik bagi kabupaten lainnya dalam sinergi dan kolaborasi para pihak. Selain agrosilvopastura, melalui IAD Kabupaten Lumajang juga dikembangkan interkoneksi wisata melalui penataan rest area menuju kawasan wisata," katanya.
Menhut juga berkesempatan melakukan dialog dengan kelompok tani dan para pihak yang telah terlibat dalam pengembangan IAD Lumajang untuk menjaring aspirasi kelompok tani dan para pihak terkait pengembangan IAD, sekaligus disampaikan salinan Surat Keputusan Transformasi Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) menjadi Hutan Kemasyarakatan.
Untuk mengembangkan usaha kelompok, pada hari ini juga disalurkan bantuan alat ekonomi produktif berupa alat pembuat beras analog untuk peningkatan nilai tambah komoditas talas.
Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu dari kebijakan pemerataan ekonomi, sekaligus program prioritas nasional, telah mendorong masyarakat untuk mendapatkan akses legal pengelolaan kawasan hutan, kesempatan berusaha dan peningkatan kapasitas.
Saat ini dari capaian seluas 8,01 juta hektare telah terbentuk sebanyak 14.671 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan 116 komoditas yang terdiri dari hasil hutan kayu sebanyak 3,55 persen, hasil hutan bukan kayu (82,47persen), dan jasa lingkungan (13,98 persen).
Program itu sejalan dengan misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo, terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, sehingga capaiannya perlu ditingkatkan, dengan prioritas penguatan kelembagaan, pengembangan usaha dan kewirausahaan serta skala usaha, sehingga terjadi penguatan hulu hilir produk dan industri berbasis masyarakat.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024