Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengimbau warganya, terutama kelompok masyarakat mampu dan pelaku usaha untuk beralih menggunakan bahan bakar elpiji nonsubsidi.
"Pemerintah melalui Pertamina sebenarnya sudah mengeluarkan produk elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram. Awalnya (masyarakat) antusias, tapi sepertinya sekarang jalan di tempat," kata Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Arif Efendi di Tulungagung, Senin.
Sosialisasi sebenarnya intens dilakukan pemerintah, bekerja sama dengan Pertamina.
Masyarakat yang ingin beralih ke gas 5,5 kg bisa menukar gas 3 kilogram dengan tabung gas 5,5 kg dengan mendapatkan potongan harga.
Sayangnya program yang diluncurkan sejak 2023 lalu itu kurang diminati oleh masyarakat.
Padahal, Pemkab Tulungagung juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang ASN menggunakan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Pada tahun 2023 banyak antusias yang menukarkan, namun pada tahun 2024 ini hampir tidak ada yang menukarkan," jelas Arif.
Harga gas bersubsidi ukuran 3 kg dijual dengan HET Rp18 ribu. Sedang harga gas Non subsidi 5,5 kg dijual dengan harga sekitar Rp80 ribu.
Menurut Arif, selisih yang cukup tinggi tersebut menjadikan faktor keengganan masyarakat untuk beralih ke gas Non subsidi.
Program tukar tabung merupakan himbauan dari pemerintah pusat, sehingga dalam pelaksanaan tidak ada hukuman atau reward yang mengikat. Belum ada aturan yang mengatur atau mewajibkan ASN untuk tidak membeli gas bersubsidi 3 kg.
"Aturan Itu yang sedang kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat," tuturnya.
Meski demikian pihaknya tidak terlalu kaku mengatur ASN untuk tidak menggunakan gas subsidi 3 kg.
Pihaknya memberikan toleransi penggunaan gas bersubsidi 3 kg, asalkan diselingi dengan penggunaan gas nonsubsidi.
"Yang kita atur itu larangan penggunaan gas bersubsidi pada HOREKA (hotel, restoran dan kafe)," terangnya.
Terkait kelangkaan gas bersubsidi di masyarakat, Arif terangkan ada peningkatan penggunaan gas di masyarakat. Terutama pada bulan Juli, Agustus dan September.
Pada bulan-bulan itu masyarakat melaksanakan rangkaian kegiatan HUT RI. Banyak pedagang yang menggunakan gas bersubsidi berlebih untuk kegiatan usaha.
"Menurut data kami pada bulan Januari hingga Juni penggunaan gas bersubsidi sekitar 3.500 metrik ton, namun pada bulan Juli hingga September meningkat menjadi 3.700 metrik ton," paparnya.
Kondisi ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Pemerintah melalui Pertamina sebenarnya sudah mengeluarkan produk elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram. Awalnya (masyarakat) antusias, tapi sepertinya sekarang jalan di tempat," kata Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Arif Efendi di Tulungagung, Senin.
Sosialisasi sebenarnya intens dilakukan pemerintah, bekerja sama dengan Pertamina.
Masyarakat yang ingin beralih ke gas 5,5 kg bisa menukar gas 3 kilogram dengan tabung gas 5,5 kg dengan mendapatkan potongan harga.
Sayangnya program yang diluncurkan sejak 2023 lalu itu kurang diminati oleh masyarakat.
Padahal, Pemkab Tulungagung juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang ASN menggunakan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Pada tahun 2023 banyak antusias yang menukarkan, namun pada tahun 2024 ini hampir tidak ada yang menukarkan," jelas Arif.
Harga gas bersubsidi ukuran 3 kg dijual dengan HET Rp18 ribu. Sedang harga gas Non subsidi 5,5 kg dijual dengan harga sekitar Rp80 ribu.
Menurut Arif, selisih yang cukup tinggi tersebut menjadikan faktor keengganan masyarakat untuk beralih ke gas Non subsidi.
Program tukar tabung merupakan himbauan dari pemerintah pusat, sehingga dalam pelaksanaan tidak ada hukuman atau reward yang mengikat. Belum ada aturan yang mengatur atau mewajibkan ASN untuk tidak membeli gas bersubsidi 3 kg.
"Aturan Itu yang sedang kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat," tuturnya.
Meski demikian pihaknya tidak terlalu kaku mengatur ASN untuk tidak menggunakan gas subsidi 3 kg.
Pihaknya memberikan toleransi penggunaan gas bersubsidi 3 kg, asalkan diselingi dengan penggunaan gas nonsubsidi.
"Yang kita atur itu larangan penggunaan gas bersubsidi pada HOREKA (hotel, restoran dan kafe)," terangnya.
Terkait kelangkaan gas bersubsidi di masyarakat, Arif terangkan ada peningkatan penggunaan gas di masyarakat. Terutama pada bulan Juli, Agustus dan September.
Pada bulan-bulan itu masyarakat melaksanakan rangkaian kegiatan HUT RI. Banyak pedagang yang menggunakan gas bersubsidi berlebih untuk kegiatan usaha.
"Menurut data kami pada bulan Januari hingga Juni penggunaan gas bersubsidi sekitar 3.500 metrik ton, namun pada bulan Juli hingga September meningkat menjadi 3.700 metrik ton," paparnya.
Kondisi ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024