Pengamat politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) Dr. Umar Sholahudin, menyebut fenomena calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai bentuk kegagalan kaderisasi dalam internal partai politik.
"Munculnya kotak kosong ini patut disayangkan, mestinya hal ini tidak terjadi jika parpol berperan sebagaimana mestinya yaitu melakukan kaderisasi di internal partai,” kata Umar di acara diskusi terbuka bertema “Mengawal Demokrasi yang Bersih dan Beradab” di Aula Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Surabaya, Rabu.
Lebih lanjut Umar menjelaskan, munculnya pasangan calon tunggal dan kotak kosong tersebut dinilai karena partai politik tidak mampu menghadirkan calon terbaik yang dimiliki.
"Seperti Surabaya kota besar dengan SDM (sumber daya manusia) yang luar biasa kok Paslon tunggal dan menurut saya ini sangat ironis dan harus menjadi evaluasi bagi parpol agar ekosistem demokrasi kita bisa lebih sehat dan berkualitas,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) UWKS ini.
Ia juga menyebut munculnya calon tunggal tersebut bisa terjadi karena dampak Pemilihan Presiden yang dilaksanakan hampir bersamaan.
“Menyikapi ini perlu adanya perubahan regulasi. Misal, ada pemilu nasional seperti pilpres dan pemilihan DPR. Kemudian ada pemilu daerah yang rentang waktu tidak berdekatan,” tuturnya.
Umar berpesan agar masyarakat lebih jernih dalam melihat kontestan atau peserta Pilkada terutama pada daerah-daerah yang memiliki calon tunggal melawan kotak kosong.
“Kotak kosong ini bisa saja menjadi salah satu hukuman politik. Dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberi hukuman kepada kepala daerah yang dianggap prestasinya jauh dari harapan masyarakat dan kotak kosong menjadi sarana memberi punishmen,” ujarnya.
Direktur Sygma Research Consulting, Musonif Afandi, menerangkan, kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi dari masyarakat dan akademisi dalam mengawal demokrasi bersih dan beradab, khususnya di Pilkada 2024.
"Tema pada kegiatan hari ini konsisten terhadap demokrasi yang sehat dan beradab, demokrasi yang beretika jadi tidak ada intervensi dan setiap masyarakat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya,” katanya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024