Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Korwil Kediri, Jawa Timur, mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menambah kuota program rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
"Kami berharap kepada Kementerian PUPR agar ada penambahan kuota Program FLPP. Sebab, realisasi penyaluran FLPP bergerak lebih cepat di tahun 2024 ini," kata Ketua Apersi Korwil Kediri Koeshardiono Wibowo di Kediri, Jawa Timur, Rabu.
Ia mengemukakan kuota Program FLPP 2024 tersebut sebanyak 166.000 unit rumah. Jumlah tersebut posisinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, yang mencapai 229.000 unit rumah.
Adapun saat ini, serapan kuota FLPP dilaporkan mencapai 22.000 unit per bulan. Bila pemerintah tidak segeramenambah kuota FLPP, dikhawatirkan posisinya akan habis pada Agustus 2024.
Ia mengatakan, adanya kuota program FLPP yang turun itu juga berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin menggunakan program FLPP. Kepemilikan rumah pertama untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu akan tertunda.
"Masyarakat pembeli rumah melalui program FLPP yang masuk MBR harus tertunda untuk mendapatkan rumah. Padahal mereka adalah rumah pertama yang sangat dibutuhkan," kata dia.
Ia menambahkan, selain berdampak pada pembeli dan pengembang, kurangnya kuota tersebut juga berdampak pada para pemasok meterial yang digunakan untuk pembangunan rumah FLPP.
"Dengan persoalan itu, banyak yang terdampak, bahkan para pemasok yang jumlahnya sebanyak 150 industri pendukung dan tukang juga ikut terdampak. Agar sama-sama mendapatkan keuntungan, maka harus ada penambahan kuota unit rumah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Kami berharap kepada Kementerian PUPR agar ada penambahan kuota Program FLPP. Sebab, realisasi penyaluran FLPP bergerak lebih cepat di tahun 2024 ini," kata Ketua Apersi Korwil Kediri Koeshardiono Wibowo di Kediri, Jawa Timur, Rabu.
Ia mengemukakan kuota Program FLPP 2024 tersebut sebanyak 166.000 unit rumah. Jumlah tersebut posisinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, yang mencapai 229.000 unit rumah.
Adapun saat ini, serapan kuota FLPP dilaporkan mencapai 22.000 unit per bulan. Bila pemerintah tidak segeramenambah kuota FLPP, dikhawatirkan posisinya akan habis pada Agustus 2024.
Ia mengatakan, adanya kuota program FLPP yang turun itu juga berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin menggunakan program FLPP. Kepemilikan rumah pertama untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu akan tertunda.
"Masyarakat pembeli rumah melalui program FLPP yang masuk MBR harus tertunda untuk mendapatkan rumah. Padahal mereka adalah rumah pertama yang sangat dibutuhkan," kata dia.
Ia menambahkan, selain berdampak pada pembeli dan pengembang, kurangnya kuota tersebut juga berdampak pada para pemasok meterial yang digunakan untuk pembangunan rumah FLPP.
"Dengan persoalan itu, banyak yang terdampak, bahkan para pemasok yang jumlahnya sebanyak 150 industri pendukung dan tukang juga ikut terdampak. Agar sama-sama mendapatkan keuntungan, maka harus ada penambahan kuota unit rumah," katanya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024