Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Vykka Anggradevi Kusuma menyatakan bahwa keberadaan Kios TPID di 64 pasar yang ada di wilayah tersebut dinilai mampu mengendalikan inflasi pada semester pertama 2024.
"Kios TPID ini menyediakan beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya, ini berpengaruh terhadap pengendalian inflasi Kota Surabaya," kata Vyka dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Kamis.
Melalui kios itu, Pemerintah Kota Surabaya akan bisa secara langsung melakukan langkah pengendalian dengan memperhatikan ketersediaan pasokan saat terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.
Berdasar catatan, ada dua komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Surabaya, yakni beras dan cabai rawit.
Lebih lanjut, kata dia komoditas beras juga menjadi penyumbang inflasi secara tahunan atau Year on Year (YoY). Sementara untuk komoditas cabai rawit menyumbang inflasi secara bulanan.
"Kami kendalikan lewat Kios TPID dengan harga jual tidak lebih dari harga eceran tertinggi," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Juni 2024, Kota Surabaya mengalami deflasi sebesar 0,37 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,41. Sementara inflasi tahunan, pada periode yang sama tercatat sebesar 2,35 persen.
Dalam upaya untuk mengendalikan inflasi, Pemkot Surabaya juga menyelenggarakan kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang digelar setiap bulan. Kegiatan itu, dilaksanakan di kawasan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan balai RW.
"Komoditas yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam dan produk olahan lainnya," ujarnya.
Vyka menambahkan dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pokok, pihaknya melakukan berbagai langkah koordinasi, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil berbagai komoditas penting tersebut.
"Targetnya inflasi di Kota Surabaya bisa stabil. Artinya, sama atau di bawah angka inflasi Nasional dan Jawa Timur," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Kios TPID ini menyediakan beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya, ini berpengaruh terhadap pengendalian inflasi Kota Surabaya," kata Vyka dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Kamis.
Melalui kios itu, Pemerintah Kota Surabaya akan bisa secara langsung melakukan langkah pengendalian dengan memperhatikan ketersediaan pasokan saat terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.
Berdasar catatan, ada dua komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Surabaya, yakni beras dan cabai rawit.
Lebih lanjut, kata dia komoditas beras juga menjadi penyumbang inflasi secara tahunan atau Year on Year (YoY). Sementara untuk komoditas cabai rawit menyumbang inflasi secara bulanan.
"Kami kendalikan lewat Kios TPID dengan harga jual tidak lebih dari harga eceran tertinggi," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Juni 2024, Kota Surabaya mengalami deflasi sebesar 0,37 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,41. Sementara inflasi tahunan, pada periode yang sama tercatat sebesar 2,35 persen.
Dalam upaya untuk mengendalikan inflasi, Pemkot Surabaya juga menyelenggarakan kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang digelar setiap bulan. Kegiatan itu, dilaksanakan di kawasan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan balai RW.
"Komoditas yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam dan produk olahan lainnya," ujarnya.
Vyka menambahkan dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pokok, pihaknya melakukan berbagai langkah koordinasi, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil berbagai komoditas penting tersebut.
"Targetnya inflasi di Kota Surabaya bisa stabil. Artinya, sama atau di bawah angka inflasi Nasional dan Jawa Timur," kata dia.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024