DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 Dapil DKI Jakarta di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat.
Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud Md menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDI Perjuangan.
Tampak hadir, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, serta sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP di antaranya Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu dan puluhan kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui sambungan daring.
Dalam sambutan pembuka, Sekjen Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dirinya bersama Mahfud Md telah melaporkan kegiatan Sekolah Hukum PDIP kepada Megawati.
Baca juga: PDIP Surabaya instruksikan kader gotong royong menangkan Eri-Armuji
Dalam pertemuan itu, sambung Hasto, Megawati mengatakan bahwa sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara daring.
"Begitu antusias-nya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini pun mengulas soal Mahfud Md yang pernah memberikan keynote speech atau pembicara kunci tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022.
Di mana, saat itu seluruh jajaran PDIP melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa terkait dengan sebagai negara yang semua didesain dengan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila berdasarkan konstitusi.
"Pendapat para pakar termasuk Dr Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism," ujarnya.
"Karena itulah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting," sambung dia.
Authoritarian populism dapat dimaknai sebagai struktur dan praktik berpolitik dimana elite penguasa bekerja mencari popularitas melalui klaim telah mewakili keinginan rakyat, namun sebenarnya sedang melakukan dominasi serta menyingkirkan keinginan rakyat itu sendiri. Artinya terlihat populis, tapi sebenarnya otoriter.
Hasto pun mengatakan bahwa acara Sekolah Hukum PDI Perjuangan yang diikuti oleh seluruh caleg tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ini akan digelar selama satu bulan penuh.
"Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar satu bulan penuh setiap hari Jumat secara hybrid," pungkas Hasto.
Lebih jauh, Hasto mengatakan Sekolah Hukum Partai juga merupakan bentuk konsistensi sikap PDI Perjuangan dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Oleh karena itu, konstruksi hukum nasional akan dibahas secara mendalam, termasuk etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum, dan lain-lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud Md menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDI Perjuangan.
Tampak hadir, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, serta sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP di antaranya Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu dan puluhan kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui sambungan daring.
Dalam sambutan pembuka, Sekjen Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dirinya bersama Mahfud Md telah melaporkan kegiatan Sekolah Hukum PDIP kepada Megawati.
Baca juga: PDIP Surabaya instruksikan kader gotong royong menangkan Eri-Armuji
Dalam pertemuan itu, sambung Hasto, Megawati mengatakan bahwa sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara daring.
"Begitu antusias-nya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini pun mengulas soal Mahfud Md yang pernah memberikan keynote speech atau pembicara kunci tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022.
Di mana, saat itu seluruh jajaran PDIP melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa terkait dengan sebagai negara yang semua didesain dengan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila berdasarkan konstitusi.
"Pendapat para pakar termasuk Dr Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism," ujarnya.
"Karena itulah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting," sambung dia.
Authoritarian populism dapat dimaknai sebagai struktur dan praktik berpolitik dimana elite penguasa bekerja mencari popularitas melalui klaim telah mewakili keinginan rakyat, namun sebenarnya sedang melakukan dominasi serta menyingkirkan keinginan rakyat itu sendiri. Artinya terlihat populis, tapi sebenarnya otoriter.
Hasto pun mengatakan bahwa acara Sekolah Hukum PDI Perjuangan yang diikuti oleh seluruh caleg tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ini akan digelar selama satu bulan penuh.
"Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar satu bulan penuh setiap hari Jumat secara hybrid," pungkas Hasto.
Lebih jauh, Hasto mengatakan Sekolah Hukum Partai juga merupakan bentuk konsistensi sikap PDI Perjuangan dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Oleh karena itu, konstruksi hukum nasional akan dibahas secara mendalam, termasuk etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum, dan lain-lain.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024