Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta pemilik bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar menunaikan kewajiban mengurus hal tersebut kepada pemerintah daerah setempat.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono di Surabaya, Kamis, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima terdapat 200 ribu bangunan telah memiliki PBG atau sebelumnya disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Kalau dari 600 ribu rumah yang baru punya IMB baru 200 ribu rumah," kata Baktiono.
Baktiono menyatakan jika seluruh bangunan di Kota Surabaya sudah memiliki PBG, imbasnya adalah potensi tercapainya target pendapatan daerah dari perizinan menyoal bangunan.
Baca juga: Pemkot Surabaya segel sejumlah kios tidak sesuai IMB
"Di evaluasi triwulan pertama untuk DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan) mengenai pendapatan masih jauh dari target sekitar Rp140 miliar sekian, tercapainya baru 9,7 persen belum sampai 35 persen," ujar dia.
Baktiono menyatakan Pemkot Surabaya juga diharapkan mampu menghadirkan solusi untuk mengatasi persoalan ini, yakni lebih memperkuat bantuan pelayanan pengurusan bagi masyarakat.
Dia optimistis keaktifan pemkot setempat mampu menggugah niat pemilik bangunan menunaikan kewajibannya mengurus PBG.
"Harus ditingkatkan pendapatannya terutama dari bangunan yang bersifat high risk building sampai rumah tinggal segera mengantongi ini," ucapnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya berlakukan PBG pengganti IMB perizinan bangunan
Sementara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya Lilik Arijanto menyatakan sudah melakukan pemetaan lokasi untuk mempermudah pendataan bangunan yang belum memiliki PBG atau ber-IMB.
"Kami ada lokasi mana yang harus ditindaklanjuti, segera melakukan penyesuaian yang kaitannya dengan IMB," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono di Surabaya, Kamis, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima terdapat 200 ribu bangunan telah memiliki PBG atau sebelumnya disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Kalau dari 600 ribu rumah yang baru punya IMB baru 200 ribu rumah," kata Baktiono.
Baktiono menyatakan jika seluruh bangunan di Kota Surabaya sudah memiliki PBG, imbasnya adalah potensi tercapainya target pendapatan daerah dari perizinan menyoal bangunan.
Baca juga: Pemkot Surabaya segel sejumlah kios tidak sesuai IMB
"Di evaluasi triwulan pertama untuk DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan) mengenai pendapatan masih jauh dari target sekitar Rp140 miliar sekian, tercapainya baru 9,7 persen belum sampai 35 persen," ujar dia.
Baktiono menyatakan Pemkot Surabaya juga diharapkan mampu menghadirkan solusi untuk mengatasi persoalan ini, yakni lebih memperkuat bantuan pelayanan pengurusan bagi masyarakat.
Dia optimistis keaktifan pemkot setempat mampu menggugah niat pemilik bangunan menunaikan kewajibannya mengurus PBG.
"Harus ditingkatkan pendapatannya terutama dari bangunan yang bersifat high risk building sampai rumah tinggal segera mengantongi ini," ucapnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya berlakukan PBG pengganti IMB perizinan bangunan
Sementara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya Lilik Arijanto menyatakan sudah melakukan pemetaan lokasi untuk mempermudah pendataan bangunan yang belum memiliki PBG atau ber-IMB.
"Kami ada lokasi mana yang harus ditindaklanjuti, segera melakukan penyesuaian yang kaitannya dengan IMB," kata dia.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024