Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mencatat perolehan opini WTP ini merupakan yang kesembilan diraih Pemprov setempat sejak tahun 2015.
"Menandakan kinerja Pemprov Jatim sudah sangat baik, efektif, efisien dan akuntabel," katanya usai menerima predikat opini WTP dari BPK di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim, Surabaya, Kamis.
Menurutnya capaian tersebut adalah hasil kerja bersama seluruh sektor strategis, khususnya jajaran perangkat daerah Pemprov Jatim.
Terkait rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK, Adhy menyatakan akan memperhatikan, mencatat dan menindaklanjuti sesegera mungkin.
"Rekomendasi BPK bisa menjadi landasan agar Pemprov Jatim terus berbenah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,serta meningkatkan kinerja laporan keuangan Provinsi Jatim yang lebih baik," ujarnya.
Pj Gubernur Adhy menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran sangat penting untuk mencapai tujuan fiskal dan menjadi salah satu faktor pengungkit yang mendorong percepatan roda pembangunan, utamanya menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah, meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan dalam perencanaan di tahun selanjutnya," tuturnya.
Dalam konteks good governance, lanjut Pj Gubernur Adhy, pemeriksaan laporan keuangan bukanlah sebuah akhir, melainkan menjadi sarana untuk mencapai tujuan utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, transparansi, akuntabilitas dan integritas yang menjadi prinsip dan dasar pengelolaan keuangan daerah.
"Pemeriksaan yang intensif terus dilakukan oleh BPK terhadap APBD Provinsi Jatim sehingga pengelolaan keuangan kita semakin baik," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mencatat perolehan opini WTP ini merupakan yang kesembilan diraih Pemprov setempat sejak tahun 2015.
"Menandakan kinerja Pemprov Jatim sudah sangat baik, efektif, efisien dan akuntabel," katanya usai menerima predikat opini WTP dari BPK di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim, Surabaya, Kamis.
Menurutnya capaian tersebut adalah hasil kerja bersama seluruh sektor strategis, khususnya jajaran perangkat daerah Pemprov Jatim.
Terkait rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK, Adhy menyatakan akan memperhatikan, mencatat dan menindaklanjuti sesegera mungkin.
"Rekomendasi BPK bisa menjadi landasan agar Pemprov Jatim terus berbenah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,serta meningkatkan kinerja laporan keuangan Provinsi Jatim yang lebih baik," ujarnya.
Pj Gubernur Adhy menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran sangat penting untuk mencapai tujuan fiskal dan menjadi salah satu faktor pengungkit yang mendorong percepatan roda pembangunan, utamanya menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah, meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan dalam perencanaan di tahun selanjutnya," tuturnya.
Dalam konteks good governance, lanjut Pj Gubernur Adhy, pemeriksaan laporan keuangan bukanlah sebuah akhir, melainkan menjadi sarana untuk mencapai tujuan utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, transparansi, akuntabilitas dan integritas yang menjadi prinsip dan dasar pengelolaan keuangan daerah.
"Pemeriksaan yang intensif terus dilakukan oleh BPK terhadap APBD Provinsi Jatim sehingga pengelolaan keuangan kita semakin baik," ucapnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024