Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi meraih prestasi sebagai kabupaten terbaik se-Indonesia yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTODA) XXVIII yang diselenggarakan di Kota Surabaya, Kamis.
Dalam kesempatan itu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2023.
"Kami bersyukur bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi," kata Ipuk Fiestiandani dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur.
Di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, kata dia, Pemkab Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan, seperti untuk pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim.
Per 2022, lanjutnya, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen, ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka dan pada tahun 2023 angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menyentuh angka 7,34 persen.
"Stunting juga terus kami turunkan, diantaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi," kata Ipuk.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan terima kasih kepada penerima penghargaan dan telah bekerja dengan baik di berbagai bidang.
Menurut Tito, penilaian tersebut tidak semata hanya dilakukan oleh Kemendagri, tapi juga berbagai instansi terkait baik di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan juga melibatkan pihak eksternal seperti halnya para akademisi maupun sejumlah organisasi non-pemerintah.
"Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain," ucap Tito.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil EPPD tahun 2023. Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8118 poin mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia.
Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Dalam kesempatan itu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2023.
"Kami bersyukur bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi," kata Ipuk Fiestiandani dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur.
Di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, kata dia, Pemkab Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan, seperti untuk pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim.
Per 2022, lanjutnya, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen, ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka dan pada tahun 2023 angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menyentuh angka 7,34 persen.
"Stunting juga terus kami turunkan, diantaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi," kata Ipuk.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan terima kasih kepada penerima penghargaan dan telah bekerja dengan baik di berbagai bidang.
Menurut Tito, penilaian tersebut tidak semata hanya dilakukan oleh Kemendagri, tapi juga berbagai instansi terkait baik di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan juga melibatkan pihak eksternal seperti halnya para akademisi maupun sejumlah organisasi non-pemerintah.
"Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain," ucap Tito.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil EPPD tahun 2023. Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8118 poin mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia.
Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024