Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur mengajak dilakukannya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai upaya optimalisasi mewujudkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
"Untuk optimalisasi mewujudkan ETPD maka membutuhkan peran tim percepatan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD)," ujar Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono dalam siaran pers diterima di Surabaya, Selasa.
Ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menilai evaluasi TP2DD untuk menentukan provinsi atau daerah yang memiliki kecakapan dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis digital.
"BPKAD Jatim ingin memanfaatkan peluang tersebut," ucapnya.
Aris Mukiyono mengatakan pemerintah pusat mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang salah satu aspeknya adalah ETPD.
Pihaknya juga menyampaikan pada forum sosialisasi pengelolaan keuangan berbasis digital yang dihadiri tim dari Bank Indonesia regional Jawa Timur, tim dari Bank Jatim, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Jawa Timur.
Pada forum tersebut, pihaknya ingin menyelaraskan data dibutuhkan serta yang harus segera dipenuhi.
Menurut dia, motivasi utama BPKAD Jawa Timur adalah mewujudkan ETPD yang baik, sebab perekonomian di wilayahnya merupakan skala terbesar setelah nasional.
Penerapan ETPD yang akurat, transparan, dan akuntabel akan mendukung realiasi pengelolaan keuangan secara nasional.
Sementara itu, pada forum tersebut Asisten Direktur BI regional Jawa Timur Siti Senorita Printaningrum mengatakan pemerintah provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang pada 2023 menempati enam besar provinsi dengan penerapan TP2DD terbaik.
Ia mengimbau OPD di provinsi maupun daerah bersikap aktif, rangkaian kinerja TP2DD harus terangkum dengan baik dan pencapaian harus sesuai target agar program digitalisasi lebih optimal.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Untuk optimalisasi mewujudkan ETPD maka membutuhkan peran tim percepatan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD)," ujar Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono dalam siaran pers diterima di Surabaya, Selasa.
Ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menilai evaluasi TP2DD untuk menentukan provinsi atau daerah yang memiliki kecakapan dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis digital.
"BPKAD Jatim ingin memanfaatkan peluang tersebut," ucapnya.
Aris Mukiyono mengatakan pemerintah pusat mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang salah satu aspeknya adalah ETPD.
Pihaknya juga menyampaikan pada forum sosialisasi pengelolaan keuangan berbasis digital yang dihadiri tim dari Bank Indonesia regional Jawa Timur, tim dari Bank Jatim, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Jawa Timur.
Pada forum tersebut, pihaknya ingin menyelaraskan data dibutuhkan serta yang harus segera dipenuhi.
Menurut dia, motivasi utama BPKAD Jawa Timur adalah mewujudkan ETPD yang baik, sebab perekonomian di wilayahnya merupakan skala terbesar setelah nasional.
Penerapan ETPD yang akurat, transparan, dan akuntabel akan mendukung realiasi pengelolaan keuangan secara nasional.
Sementara itu, pada forum tersebut Asisten Direktur BI regional Jawa Timur Siti Senorita Printaningrum mengatakan pemerintah provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang pada 2023 menempati enam besar provinsi dengan penerapan TP2DD terbaik.
Ia mengimbau OPD di provinsi maupun daerah bersikap aktif, rangkaian kinerja TP2DD harus terangkum dengan baik dan pencapaian harus sesuai target agar program digitalisasi lebih optimal.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024