Pamekasan - Tokoh LSM di Madura menyatakan bahwa perilaku korupsi oknum pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan menyebabkan kemiskinan diderita masyarakat di wilayah itu menjadi bekerpanjangan.
"Ini terbukti dengan jumlah warga miskin dari 2008 hingga 2011 ini tetap, tidak ada perubahan," kata Ketua Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abadi, Sabtu.
Data kemiskinan yang digunakan FKMP sebagai acuan angka kemiskinan di Pamekasan ialah data penerima bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin) di wilayah itu.
Sahur mengatakan, data penerima raskin di Pamekasan sejak tahun 2008 hingga 2011 ini tetap, yakni sebanyak 109.017 rumah tangga sasaran (RTS) yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di wilayah itu.
"Semestinya jika angka kemiskinan berkurang maka penerima bantuan beras bagi keluarga miskin ini berkurang. Sudah tiga tahun angka kemiskinan di Pamekasan ini tetap seperti itu," katanya, menjelaskan.
Menurut dia, hal itu terjadi karena perilaku korupsi di kalangan oknum pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan masih terjadi di semua tingkatan. Mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga di tingkat desa.
"Raskin saja kan dikorupsi. Padahal, itu untuk masyarakat miskin," ucapnya, menegaskan.
Akibatnya, sambung Sahur, bantuan yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan tidak berdampak signifikan, bahkan terkesan tidak berhasil.
Fakta yang terjadi di lapangan, hampir semua bantuan raskin bermasalah. Ada yang dikurangi, bahkan ada yang tidak disampaikan kepada yang berhak menerima bantuan sama sekali.
Anehnya, sambung, mantan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan ini, para aparat penegak hukum terkesan tutup mata dengan bentuk penyimpangan yang menimpa rakyat miskin tersebut.
Sahur mengemukakan, kasus praktik korupsi raskin yang dilakukan secara sistemik dari tingkat kabupaten hingga desa ini merupakan salah satu dari beragam jenis bentuk penyimpangan yang terjadi di Pamekasan. Kasus lainnya yang juga untuk rakyat miskin adalah bantuan sapi fiktif.
"Kalau kita perhatikan, program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan sebenarnya sudah baik. Tapi karena dikorupsi oleh oknum pejabatnya maka kasus kemiskinan tidak berubah sama sekali dari tahun 2008 hingga 2011 ini," tuturnya, menambahkan.
Seharusnya, dalam satu tahun saja, sudah ada penurunan angka kemiskinan, bukan malah tetap seperti tahun-tahun sebelumnya.
Oleh karenanya, ia menyarankan, agar semua jenis bantuan diumumkan secara terbuka, sehingga tidak berpotensi diselewengkan sebagaimana bantuan raskin dan bantuan sapi dari Pemprov Jatim, serta bantuan makanan anak yatim yang juga diketahui fiktif. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011